Kader PKS Samarinda Turun ke Jalan, Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Samarinda turun ke jalan, menyuarakan penolakannya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Sabtu (10/9/2022), sekira pukul 16.00 WITA.

Titik yang dipilih sendiri yakni di Simpang empat Mall Lembuswana, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim.

Rencana tersebut diungkapkan Ketua DPD PKS Samarinda Dimyati Mustofa saat ditemui di Kantor DPW partai ini, di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, didampingi Sekretaris DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi dan sejumlah kader.

"Aksi flashmob hari ini juga diikuti DPW-DPD PKS di seluruh indonesia secara serentak, ini bentuk penolakan kami terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," tegas Dimyati.

Diketahui Sabtu, (3/9/2022) lalu, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan
harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. 

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Nasir Djamil di ILC Sebut Masalah Negara Dibebankan kepada Rakyat

Baca juga: DPRD Kukar Minta BLT BBM Tepat Sasaran, Alif Turiadi: Jangan Asal Comot Data

Baca juga: Cara Cek BLT BBM, PKH, BPNT 2022 dan Cara Mendaftar DTKS, Login cekbansos.kemensos.go.id Pakai KTP

Kebijakan tersebut disikapi pihak PKS tidak pro rakyat, dan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.

"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi," tegasnya.

Aksi hari ini sendiri turut ditegaskannya bahwa berangkat dari suara rakyat yang mana melalui ormas, mahasiswa dan para tokoh telah melakukan aksi menuntut kenaikan BBM dibatalkan.

"DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi. Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,"pungkas Ismail Latisi.

Lebih lanjut, sikap PKS sendiri juga sudah ditegaskan dalam sidang paripurna DPR RI dalam agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022) lalu.

Fraksi PKS walk out dari sidang paripurna sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat.

Ditambahkan Sekretaris DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi bahwa pihaknya bukan tanpa kajian terlebih dahulu menolak tegas terkait kenaikan BBM ini.

DPP PKS mengkaji, akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya. 

Pemerintah mengklaim, hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sementara subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat miskin sekitar 24 persen dari total penyaluran. 

Pemerintah menilai subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Ini adalah alasan klasik yang selalu dinarasikan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

"Harusnya ada sistem pengawasan yang tepat agar penyaluran subsidi ini tepat sasaran serta bisa menyasar masyarakat yang memang berhak, bukan malah menaikkan BBM dan mengalihkan subsidi pada sektor yang lain," tukasnya.

Padahal pemerintah hingga saat ini, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perintah UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi Pasal 7 Ayat 2 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 

Dalam teori ekonomi salah satu tujuan kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata. 

Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.

Inilah salah satu tujuan subsidi BBM yang selama ini diperintahkan oleh UU untuk dijalankan oleh pemerintah.

Menaikkan harga BBM dinilai akibat kebijakan subsidi yang salah kelola, akhirnya memperparah kondisi perekonomian nasional yang sejak bulan Juli 2022 telah mengalami inflasi 4,94 persen. 

"Dampaknya, masyarakat akan menanggung inflasi yang diprediksikan mencapai 7-8 persen," kata Ismail Latisi.

Baca juga: Pasca Tarif BBM Naik, Harga Ayam Potong di Penajam Paser Utara Ikut Terkerek

Menurut Ismail Latisi, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi Covid-19 tentu akan makin menjerit dengan rencana ini.

"Tentunya bukan pada hari ini saja kami menolak, pada zaman Presiden SBY 2013 lalu, kami juga menolak. Kami akan menolak jika kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, bukan karena oposisi atau berbeda pandangan," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel