DPRD Kaltim Harap Pemerintah Pusat Evaluasi Harga BBM

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Gelombang penolakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar ditanggapi DPRD Kaltim.

Kenaikan sendiri berlaku per Sabtu, 3 September 2022, Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan bahwa penggunaan BBM untuk transportasi di Kaltim juga masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah.

Terutama masyarakat yang bekerja di bidang transportasi angkot, ojol, dan nelayan. 

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Tarif Bus Patas Bontang-Balikpapan Naik Jadi Rp 175 Ribu

Baca juga: Urai Antrean Truk di SPBU, Pemkot Bontang Ubah Skema Pengisian BBM Solar ke Pagi Hari

Baca juga: Hacker Bjorka Tebar Ancaman Lagi, Bakal Bocorkan Database MyPertamina, Dukung Demo BBM

"Ya kalau ada demo kenaikan BBM atau  meminta itu di evaluasi saya sepakat untuk meminta pemerintah mengevaluasi kembali, ini karenakan penggunaan bbm ini kan banyak digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah," tegasnya, saat ditemui, Minggu (11/9/2022).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini mengatakan semua pihak di DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat bisa mengevaluasi kenaikan harga ini, sehingga berharap ekonomi tetap tumbuh dan inflasi tetap terjaga seperti disampaikan Presiden RI Joko Widodo bahwa inflasi indonesia tetap terkontrol.

"Namun dengan adanya kenaikan ini, kita sedikit takut, atau sedikit tidak yakin inflasi tidak terjaga lagi, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat," kata Seno Aji.

"Kalau terkait harga BBM dunia sedang naik, memang kita tidak bisa memungkiri hal itu," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menyampaikan bahwa nilai subsidi Solar akan habis di bulan Oktober 2022 sementara Pertalite pada September 2022.

Kuota Pertalite hanya tersisa 6,6 juta kilo liter yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan diperkirakan akan habis pada akhir September 2022.

Pemerintah mengalokasikan sebesar 23 juta kilo liter di tahun 2022, namun hingga akhir Juli 2022 volumenya sudah habis terpakai hingga 16,4 juta kilo liter.

Artinya, setiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika tren ini diikuti, akhir September 2022 habis kuota untuk Pertalite saat rapat kerja bersama DPD RI.

"Ini bisa kita evaluasi dari fiskal APBN untuk bisa menambah subsidi BBM hingga akhir 2022. Saya tetap berharap bahwa harga BBM dievaluasi oleh pemerintah pusat," tandas Seno Aji.

Baca juga: Kader PKS Samarinda Turun ke Jalan, Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

Kondisi ini juga dikatakannya, pasti sangat memberatkan, tidak hanya masyarakat Kaltim, tetapi masyarakat Indonesia, semua akan merasa keberatan akan hal ini.