10.488 Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM di Paser Terima BLT Senilai Rp 150 Ribu/Bulan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - PT Pos Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seperti halnya di Kabupaten Paser, tercatat 10.488 warga tidak mampu yang menerima BLT dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 150 ribu per bulan.

Pelaksana Harian (Plh) Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Paser, Robby Setiawan menyampaikan saat ini sudah mulai melakukan pendistribusian BLT.

"Saat ini sudah mulai pendistribusian BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) kategori warga tidak mampu," kata Robby, Selasa (13/9/2022).

Dijelaskan, pendistribusian BLT  tersebut sepenuhnya dilakukan PT Pos Indonesia kepada seluruh KPM yang tersebar di 10 kecamatan.

Baca juga: DPRD Kukar Minta BLT BBM Tepat Sasaran, Alif Turiadi: Jangan Asal Comot Data

Sementara fungsi dari Dinsos Paser dalam penyaluran BLT, kata Robby, bertugas dalam melakukan pendampingan.

"Fungsi Dinsos Paser selaku perpanjangan Kemensos, melakukan pendampingan dan pengawasan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, penyaluran BLT sudah dilakukan PT Pos Indonesia sejak Sabtu 10 September 2022 lalu, sementara untuk penerima ditentukan oleh Kemsos.

Daftar penerima BLT diperoleh dari proses pendataan mulai di tingkat RT, yang disahkan melalui musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah kelurahan.

"Setelah disahkan melalui musyawarah, dibuat berita acara yang memuat daftar penerima bantuan," tambahnya.

Data tersebut, tutur Robby, dikirim ke Dinsos Paser untuk dilakukan validasi berkas.

Baca juga: 150 Warga di Bontang Kuala Raih BLT Bahan Bakar Minyak, Inilah Titik Lokasi Pembagiannya

"Kami melakukan validasi agar tidak ada kegandaan data penerima, kemudian daftar penerima ditetapkan dan ditandatangani Bupati Paser, baru dikirim ke Kemensos," paparnya.

Adapun untuk penerima bantuan itu, pastinya ialah kesemuanya merupakan warga tidak mampu, bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

"Semua data itu terhimpun di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial punya Kemensos," jelas Robby.

Penyaluran program BLT dilakukan 2 bulan sekali, penerima mendapatkan Rp 150 ribu per bulan yang rencananya bantuan tersebut didistribusikan selama 4 bulan hingga akhir tahun dengan total keseluruhan bantuan Rp 600 ribu.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Kawal Penyaluran BLT BBM di Kukar