Berita DPRD Samarinda

Komisi I DPRD Samarinda Fokus Rampungkan Raperda Miras dan Guest House Sebelum 2023

Anggota Komisi I DPRD Samarinda Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan, bahwa Komisi I saat ini sedang fokus rampungkan Perda Miras

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi I DPRD Samarinda Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan bahwa Komisi I saat ini sedang fokus rampungkan Perda Miras dan Guest House sebelum pergantian tahun.TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Anggota Komisi I DPRD Samarinda Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan, bahwa Komisi I saat ini sedang fokus rampungkan Perda Miras dan Guest House sebelum pergantian tahun.

"Kost dan Guest house tidak ada diatur dalam Perda makanya aku kemarin di pembahasan RTRW termasuk ini itu menjadi pembahasan substansial" ujarnya kepada media usai menghadiri acara serah terima Program Pro Bebaya pada Selasa (13/9/2022).

Beberapa substansi terkait klasifikasi kos dan guest house serta perizinan mendirikannya akan dimasukan kedalam draft Ranperda itu.

"Yang membedakan antara kos atau guest house nanti diatur dalam itu dan bagaimana persyaratannya untuk membangun itu." ujarnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Sidak Kondisi Flyover Juanda, Minta Bagian yang Rusak Diperbaiki

Baca juga: Anggota Komisi III DPRD Samarinda Novan Syahroni Buka Suara Soal Proyek Terowongan Gunung Manggah

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husein Sebut SDM Harus Disiapkan Sambut IKN

Orang yang akrab dipanggil Afif itu menuturkan bahwa tujuan utama dari lahirnya Ranperda ini sebenarnya adalah untuk menambah PAD Samarinda.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Komisi I akan bekerja sama dengan Komisi II terkait dengan mekanisme penarikan PAD dari kos dan guest house.

"Nanti kita bekerjasama dengan komisi II bagaimana caranya agar pajaknya harus kita dapat, jadi tujuan ujungnya untuk PAD kota Samarinda juga" ujarnya.

Sementara terkait revisi Perda Miras lebih kepada pembenahan aturan yang bertentangan dengan aturan pusat, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sehingga ini membuat Pemkot tidak bisa memakainya sebagai dasar hukum untuk menarik retribusi atau melakukan penggusuran.

Baca juga: Soroti Kehidupan Anak Jalanan, Komisi IV DPRD Samarinda Singgung 3 Prinsip Perlindungan Anak

"Karena kalau perdanya sudah kuat kita bisa tarik pajak atau gusur " ucapnya.

"Yang penting Perdanya ada dulu baru kita bisa atur semuanya, karena kalau sekarang mereka berlindung di Perpres tadi" imbuhnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved