Bukan Hanya PKS, Demokrat Juga Singgung Proyek IKN Nusantara Saat Harga BBM Naik

TRIBUNKALTIM.CO - Banyak kalangan yang mengaitkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dengan kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyoroti langkah Jokowi yang rela menaikkan harga BBM dibanding menunda pembangunan IKN Nusantara.

Dilansir dari Tribunnews.com, terbaru, politikus senior Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau akrab disapa Syarif Hasan mengingatkan kepada Pemerintah perihal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.

Syarif mengatakan sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan mengevaluasi komponen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak terlalu dibutuhkan.

“Kita tahu ada beberapa proyek infrastruktur yang mungkin bisa ditunda, seperti kereta api cepat yang minta supaya biayanya itu ditanggung oleh APBN oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah China mintanya begitu, ya kan,” kata Syarif Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).

Selain proyek kereta cepat yang dibebankan ke APBN, Syarif menyebut perlu ada evaluasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Karena apa IKN juga kan (awalnya) bukan dari APBN, tapi sekarang ternyata dari APBN kan. Nah ini juga perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya.

“Jadi lagi-lagi, kami beranggapan itu (kenaikan BBM) adalah alternatif terakhir kalau harus dilakukan,” lanjut Syarif.

Syarif mengatakan kenaikan harga BBM bakal memicu sulitnya menjaga distribusi energi itu, yang pada akhirnya memicu kenaikan angka inflasi.

“Kalau bbm naik, distribusi akan semakin meningkat. Jadi akan sulit untuk dihindari, inflasi pasti akan naik,” ujarnya.

Untuk itu, Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan segala risiko sebelum menaikkan harga BBM.

“Kalau inflasi naik lagi rakyat makin sulit lagi. Dan inflasi tidak mengrnal yang miskin, semua rakyat akan mengalami,” tuturnya. (*)