BLAK-BLAKAN PDIP Usung Risma Gantikan Anies Baswedan Pimpin Jakarta, Terhalang Jokowi dan Aturan?

Usai PDIP secara terang-terangan ingin usung Tri Rismaharini alias Risma gantikan Anies Baswedan pimpin DKI Jakarta.

Namun menurut PDIP hal tersebut terhalang mandat Jokowi dan aturan.

Sehingga usulan untuk mengajukan nama Risma menggantikan Anies Baswedan yang lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Sebut TNI Seperti Gerombolan, Politisi PDIP Effendi Simbolon Banjir Kecaman hingga Dilaporkan ke MKD

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku sejatinya ingin mendorong sosok Tri Rismaharini sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, Risma pantas memimpin Jakarta lantaran punya pengalaman segudang sebagai Wali Kota Surabaya.

"Pengalaman beliau sukses memimpin Kota Surabaya selama dua periode, kami melihat kepemimpinan beliau cocok untuk diterapkan di DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Namun, keinginan PDIP mengusung Risma urung dilakukan lantaran saat ini dirinya mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial.

Tak hanya itu, Risma juga terbentur aturan yang menyebutkan syarat menjadi Pj Gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya.

"Setelah melakukan koordinasi dengan DPD DKI dan DPP PDI Perjuangan, kami akhirnya mengusulkan tiga nama lain sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Mensos Risma Angkat Bicara soal Sembako Bansos Terkubur di Depok: Bukan Zaman Saya

Adapun ketiga nama yang akhirnya diusulkan oleh Fraksi PDIP itu ialah Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Ketiganya diusulkan PDIP lantaran dinilai memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur DKI.

Dari ketiga nama ini, siapapun yang terpilih, Gembong meyakini sosok terpilih nanti bisa melanjutkan pembangunan di Jakarta dan melakukan eksekusi terhadap program yang belum sempat dijalankan Gubernur Anies Baswedan.

Serta mampu membangun harmonisasi antara eksekutif, legislatif, Forkopimda, dan pemerintah pusat.