Berita Nasional Terkini

Sebut TNI Seperti Gerombolan, Politisi PDIP Effendi Simbolon Banjir Kecaman hingga Dilaporkan ke MKD

Sebut TNI seperti gerombolan, politisi PDIP Effendi Simbolon banjir kecaman hingga dilaporkan ke MKD.

Editor: Ikbal Nurkarim
(KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022). Sebut TNI seperti gerombolan, politisi PDIP Effendi Simbolon banjir kecaman hingga dilaporkan ke MKD. 

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut TNI seperti gerombolan, politisi PDIP Effendi Simbolon banjir kecaman hingga dilaporkan ke MKD.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Laporan Effendi Simbolon ke MKD dilayangkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) pada Selasa (13/9/2022).

Pelaporan Effendi merupakan buntut dari pertanyaan politisi PDIP yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Baca juga: PANAS! Prajurit TNI Respon Kicauan Effendi Simbolon, Andika Perkasa dan Dudung tak Pernah Komando

Baca juga: BIODATA Effendi Simbolon Politisi PDIP Sebut TNI Bak Gerombolan & Ungkap Disharmoni Panglima & KSAD

Tak sampai disitu Effendi juga menyinggung ketegangan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Saya menerima berkas Bapak (Ketua Umum DPP GMPPK). Tanggal surat pengaduan 13 September 2022. Identitas teradu Dr Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A-163 Dapil Jakarta III, Fraksi PDI Perjuangan," kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Adapun pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi I DPR RI tanggal 5 September 2022.

Dalam rapat tersebut Effendi Simbolon memang sempat menyebut TNI "kayak gerombolan".

Tak hanya itu, dia menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI.

Hal ini diduga telah melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2.

"Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KASAD dengan Panglima TNI," sebutnya.

KSAD TNI Dudung Abdurrachman dan Panglima TNI Andika Perkasa
KSAD TNI Dudung Abdurrachman dan Panglima TNI Andika Perkasa (Kolase Tribunkaltim.co / Tribunnews/Irwan Rismawan)

Banjir Kecaman

Sejumlah komandan Kodim (Dandim), Danrem hingga Pangdam di berbagai daerah mengkritik pernyataan Effendi Simbolon tersebut.

Dandim 0402/Ogan Kemering Ilir Letkol Hendra Sahputra mengecam apabila ada yang mengatakan TNI terpecah belah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved