Berita Nasional Terkini
BLAK-BLAKAN PDIP Usung Risma Gantikan Anies Baswedan Pimpin Jakarta, Terhalang Jokowi dan Aturan?
Blak-blakan PDIP ingin usung Tri Rismaharini alias Risma gantikan Anies Baswedan pimpin DKI Jakarta, namun terhalang Jokowi dan aturan.
TRIBUNKALTIM.CO - Nama Tri Rismaharini alias Risma kembali mencuat ke publik.
Usai PDIP secara terang-terangan ingin usung Tri Rismaharini alias Risma gantikan Anies Baswedan pimpin DKI Jakarta.
Namun menurut PDIP hal tersebut terhalang mandat Jokowi dan aturan.
Sehingga usulan untuk mengajukan nama Risma menggantikan Anies Baswedan yang lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Sebut TNI Seperti Gerombolan, Politisi PDIP Effendi Simbolon Banjir Kecaman hingga Dilaporkan ke MKD
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku sejatinya ingin mendorong sosok Tri Rismaharini sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, Risma pantas memimpin Jakarta lantaran punya pengalaman segudang sebagai Wali Kota Surabaya.
"Pengalaman beliau sukses memimpin Kota Surabaya selama dua periode, kami melihat kepemimpinan beliau cocok untuk diterapkan di DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).
Namun, keinginan PDIP mengusung Risma urung dilakukan lantaran saat ini dirinya mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial.
Tak hanya itu, Risma juga terbentur aturan yang menyebutkan syarat menjadi Pj Gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya.
"Setelah melakukan koordinasi dengan DPD DKI dan DPP PDI Perjuangan, kami akhirnya mengusulkan tiga nama lain sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Mensos Risma Angkat Bicara soal Sembako Bansos Terkubur di Depok: Bukan Zaman Saya
Adapun ketiga nama yang akhirnya diusulkan oleh Fraksi PDIP itu ialah Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.
Ketiganya diusulkan PDIP lantaran dinilai memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur DKI.
Dari ketiga nama ini, siapapun yang terpilih, Gembong meyakini sosok terpilih nanti bisa melanjutkan pembangunan di Jakarta dan melakukan eksekusi terhadap program yang belum sempat dijalankan Gubernur Anies Baswedan.
Serta mampu membangun harmonisasi antara eksekutif, legislatif, Forkopimda, dan pemerintah pusat.
"Menurut kami tiga nama tersebut mumpuni dan bisa mendekati seperti sosok ibu Risma memimpin Surabaya, semoga nama yang terpilih nanti menjalankan tupoksi sebagai Pj Gubernur dengan sungguh-sungguh dan memastikan guna memenuhi tumpahan harapan warga ibukota terhadap penanganan masalah pembangunan," kata dia.
Baca juga: TGUPP Bakal Dihapus Usai Anies Baswedan tak Lagi Jabat Gubernur, Ketua DPRD DKI Jakarta: Buat Kacau
Nasib TGUPP
Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tak boleh beroperasi lagi usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser pada 16 Oktober 2022.
Hal ini dinyatakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai menentukan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).
"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," kata Prasetyo usai mengikuti rapimgab, Selasa.
Dia mencontohkan pembangunan yang kacau akibat TGUPP adalah pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan.
Menurut politisi PDI-P itu, pelebaran trotoar itu berakibat menyempitnya drainase yang berada di sana.
"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," tutur Prasetyo.
Ia turut menilai, penangkatan TGUPP era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disertai kepentingan.
Jumlah anggota TGUPP era Anies yang membludak juga dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.
Sementara itu, menurut Prasetyo, Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mengangkat para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun.
"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat badan anggaran (banggar), (upah TGUPP) enggak kami banggar-kan," tegas dia seperti dilansir Kompas.com. (*)
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul PDIP Blak-blakan Ingin Usung Risma Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Kenapa Batal?, https://jakarta.tribunnews.com/2022/09/15/pdip-blak-blakan-ingin-usung-risma-jadi-pj-gubernur-dki-pengganti-anies-baswedan-kenapa-batal.