Berita Nasional Terkini

TGUPP Bakal Dihapus Usai Anies Baswedan tak Lagi Jabat Gubernur, Ketua DPRD DKI Jakarta: Buat Kacau

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta disebut bakal dihapus usai Anies Baswedan tak lagi jabat Gubernur DKI Jakarta.

Editor: Ikbal Nurkarim
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta memenuhi pemanggilan pemeriksaan KPK, Rabu (7/9/2022). Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta disebut bakal dihapus usai Anies Baswedan tak lagi jabat Gubernur DKI Jakarta. 

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta disebut bakal dihapus.

Hal tersebut menyusul usai Anies Baswedan tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, eks Menteri Pendidikan Anies Baswedan resmi mengahiri masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022.

Kini ada tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan melalui rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Ini 3 Nama Calon Pj Gubernur Jakarta Pengganti Anies Baswedan dan Kata Ketua DPRD Soal Nasib TGUPP

Baca juga: Ternyata Amatiran? Anies Baswedan Tertawakan Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadinya

Salah satu yang jadi perhatian Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yakni rencana penghapusan TGUPP.

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo mengatakan salah satu alasan mengapa TGUPP tak boleh lagi beroperasi karena pembangunan Ibu Kota justru berakhir tidak bagus.

"Itu, TGUPP, harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta," kata Prasetyo usai mengikuti rapimgab, Selasa.

Menurutnya, salah satu pembangunan yang kacau akibat TGUPP adalah pelebaran trotoar di Kemang, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto. ((KOMPAS.com/JESSI CARINA ))

Politisi PDIP itu mengatakan, pelebaran trotoar itu berakibat terhadap menyempitnya drainase di Kemang.

"Jadi, buntu di tengah-tengah, dampaknya banjir. Jadi, (TGUPP seharusnya) rasional melakukan pembangunan," tutur Prasetyo.

Baca juga: REAKSI Tak Terduga Anies Baswedan Usai Hacker Bjorka Jebol Data Pribadi, Cak Imin Kapok WA Diteror

Ia turut menilai, penangkatan TGUPP era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disertai politik kepentingan.

Jumlah anggota TGUPP di era Anies yang membludak juga dinilai membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta.

Sementara itu, menurut Prasetyo, Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mengangkat para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun menjadi TGUPP dan jumlahnya tidak sebanyak tim bentukan Anies.

"TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat badan anggaran (banggar), (upah TGUPP) enggak kami banggar-kan," tegas dia.

Perjalanan TGUPP dari Masa Ke Masa

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved