Cara Daftar Penerimaan Tamtama Polri 2022, Ada Dua Pilihan, Cek Syarat, Website sudah Bisa Diakses

Persyaratan penerimaan Polri 2022

Berikut persyaratan dan tata cara pendaftaran Tamtama Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2023:

Persyaratan umum penerimaan Tamtama Polri

Dikutip dari pengumuman Polda Jawa Tengah Nomor: Peng/19/IX/DIK.2.1.2022, berikut persyaratan umum penerimaan Tamtama Polri:

• Warga Negara Indonesia
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
• Berijazah paling rendah SMU/sederajat
• Usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana (dengan menunjukkan SKCK)
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela. 

Baca juga: 700 Personel TNI dan Polri Akan Amankan Seruan Aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur

Persyaratan khusus penerimaan Tamtama Polri

Berikut persyaratan khusus penerimaan Tamtama Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2023:

- Pria bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI.

Berijazah:

1. Tamtama Brimob SMA/MA/SMK semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan Paket B) dengan kriteria lulus Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dengan kriteria lulus

2. Tamtama Polair SMA/MA/SMK semua jurusan (diutamakan SMK Pelayaran/Perkapalan) kecuali jurusan Tata Busana dan Tata Kecantikan (bukan lulusan Paket A dan Paket B) dengan kriteria lulus SMK Jurusan Pelayaran dengan kriteria lulus Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dengan kriteria lulus

- Usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat buka pendidikan.

- Tinggi badan minimal 165 cm (pria), khusus ras melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) tinggi minimal 163 cm.

- Tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.

- Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda.

- Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.