Tampil di ILC, William Aditya Kritisi 4 Program Kerja Anies Baswedan Selama Memimpin Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI William Aditya Sarana blak-blakan di Indonesia Lawyers Club (ILC) terkait kinerja ataupun program kerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta.

Dijelasakan William Aditya kepada Karni Ilyas dan bintang tamu ILC lainnya bahwa masih terdapat beberapa kekurangan Anies Baswedan terkait kinerja dalam lima tahun kepemimpinannya.

"Kami dari Fraksi PSI dan juga DPRD DKI Jakarta berusaha untuk melakukan fungsi pengawasan dan kami tentunya melakukan hal ini agar kepemimpinan Pak Anies bisa sukses. Kami juga melihat dan menilai secara objektif saja Pak Karni," kata William Aditya dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ICL), Sabtu (17/9/2022).

Terkait janji Anies Baswedan saat kampanye dulu dan realisasinya saat kepemimpinannya, William Aditya melihat bahwa program DP 0 rupiah yang targetnya 250 ribu unit, hanya mencapai target dua ribuan unit, di mana menurutnya hanya mencapai sekitar 1 persen selama lima tahun dari kepemimpinan mantan Menteri pendidikan tersebut.

Baca juga: APBN Jebol Jika Harga BBM Tak Dinaikkan, Achmad Nur Hidayat di ILC: Kenapa Kasih Bantalan Sosial?

Bahkan diakui William Aditya, pada tahun 2021 ada upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi target pencapaian DP 0 rupiah tersebut, di mana dari 250 ribu menjadi 29 ribu unit.

Hal kedua yang juga menarik dari kampanye Anies Baswedan adalah terkait konsep dalam penanganan banjir di Ibu Kota dengan cara naturalisasi.

Menurut William Aditya, konsep menuntaskan banjir sebenarnya tidak masalah, hanya yang jadi sorotannya adalah progres yang tidak signifikan dalam melakukan naturalisasi.

"Apa yang beliau lakukan saya kira tidak fundamental yaitu dengan melakukan drainase vertikal atau yang disebut sebagai sumur resapan itu yang sempat viral juga kemarin, tapi yang hal yang fundamental yaitu normalisasi atau naturalisasi ini tidak dikerjakan," ungkap William Aditya.

Baca juga: ILC: Saor Siagian dan Taufik Basari Debat Soal Hukuman yang Tepat untuk Ferdy Sambo

Tidak dipungkiri, konsep yang dicanangkan Anies Baswedan terkendala karena pemerintah pusat dengan pemeritah daerah masih berbeda konsep dalam penanganan kasus banjir tersebut.

Di mana, pemerintah pusat masih mengamanatkan agar sungai-sungai yang di Jakarta dilakukan normalisasi.

Sehingga, tugas pemerintah daerah adalah melakukan pembebasan lahan.

"Namun pembebasan lahan di zamannya Pak Anies saya kira masih banyak kendala dengan tidak tingginya serapan dari pembebasan lahan di Jakarta, sehingga Kementerian PUPR tidak bisa melakukan penerapan atau normalisasi," ucap William Aditya.

Hal lain yang juga jadi sorotan dari William Aditya terhadap kinerja Anies Baswedan adalah penuntasan kemiskinan dengan cara menawarkan konsep entrepreneurship OK OCE yang sekarang namanya JakPreneur.

Disebutkan, hal ini penting untuk dikritisi karena klaim dari Pemprov DKI Jakarta kalau program tersebut sudah menyerap sekitar 200 orang.

Baca juga: Desmond Mahesa di ILC: Kasus Brigadir Joshua dan KM 50 By Design, Tapi Kultur yang Buat Jadi Lain

Namun setelah diteliti lebih jauh, data dari 200 ribu orang yang dimaksudkan terdaftar dalam OK OCE ternyata hanya sebatas pendaftaran.

"Sebagai pendaftar OK OCE. OK OCE ini ada tujuh tahapan mulai dari pelatihan, lalu pengurusan izin sampai pada akhirnya ada akses permodalan, nah kalau kita lihat dulu janji kampanyenya yang sangat fenomenal akses permodalan," tutur William Aditya.

"Tetapi kalau kita lihat dari dua ratus ribuan orang itu yang mendapatkan akses permodalan kalau saya tidak salah sekitar 4.000 - 5.000 orang unit usaha. 50 persen dari unit usaha itu mendapatkan akses perizinan dibantu dalam proses perizinan," sambungnya.

Dan yang jadi bahan kritisi lain dari PSI kepada Gubernur DKI Jakarta yaitu soal kemunduran transparansi anggaran.

Baca juga: Susno Duadji di ILC: Polisi yang Terbukti Terlibat dalam Kasus Brigadir J Bisa Direkomendasikan PTDH

Dibandingkan masa pemeritahan Jokowi-Ahok, William Aditya menilai kalau era ini konsep e-budgeting dapat dilihat oleh masyarakat secara terbuka, baik dari tahap rancangan ataupun nanti sudah disahkan DPRD DKI Jakarta.

"Namun, pada hari ini masyarakat DKI Jakarta tidak bisa melihat proses penganggaran ketika tahapan perencanaan, adapun yang diperlihatkan nanti juga hanya sifatnya bonggol-bonggol anggaran yang sifatnya general," ujar William Aditya.

Simak video selengkapnya:

(TribunKaltim.co/Justina)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.