PERANG Argumen PDIP vs Demokrat, Libatkan SBY dan Singgung Jokowi, Hasto Bongkar Borok Pemilu 2009

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar geliat politik nasional antara PDIP dan Partai Demokrat.

Tengok perang argumen PDIP vs Demokrat yang melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Baru-baru ini pernyataan mengejutkan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang menyebut ada indikasi kecurangan Pemilu yang dirancang pemerintah Jokowi.

Hal itu jelas menuai respon dari PDIP sebagai partai penguasa di tanah air.

Secara blak-blakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bongkar borok pemerintahan SBY dalam Pemilu.

Hal itu diungkapkan Hasto Kristiyanto usai pemerintahan Jokowi diserang Partai Demokrat.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: BLAK-BLAKAN Sekjen PDIP Bongkar Borok Pemerintahan SBY dalam Pemilu, Usai Jokowi Diserang Demokrat

DPP PDI Perjuangan ikut buka-bukaan soal kecurangan pemilu yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini menanggapi pernyataan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat. SBY mengaku dapat informasi ada tanda-tanda Pilpres 2024 bisa tidak jujur dan adil dan ada skenario jahat hanya ada dua pasangan capres dan cawapres.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai informasi tersebut sangat jauh dari yang dipikirkan oleh SBY.

Hasto menegaskan pemerintahan Jokowi tidak pernah berpikir untuk membuat skenario jahat untuk memuluskan Pilpres 2024.

Termasuk membuat batasan pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu.

Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2022).

Baca juga: REAKSI Demokrat Usai PDIP Gulirkan Duet Prabowo - Jokowi, Ingatkan Presiden dari Bujuk Rayu Brutus

Hasto juga mengkritisi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu.

Menurutnya hal ini sangat mudah dipatahkan.

Pertama soal daftar pemilih tetap (DPT).

Di era kepemimpinan SBY manipulasi DPT bersifat sangat masif.

Salah satu buktinya ada di Pacitan, kampung halaman SBY.

"Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT," ujar Hasto.

Kedua SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka.

Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. 

Usai SBY tidak berkuasa, hal-hal yang sifatnya penggelembungan mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan.

Baca juga: Sebut TNI Seperti Gerombolan, Politisi PDIP Effendi Simbolon Banjir Kecaman hingga Dilaporkan ke MKD

Ketiga data-data hasil Pemilu dimusnahkan.

Di era SBY Berbagai bentuk tim senyap dilahirkan.

Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. 

Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY.

"Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," ujar Hasto.

Keempat merekrut mantan anggota KPU.

Hasto menilai perekrutan Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, salah satu indikasi adanya kecurangan pemilu di era pemerintahan SBY.

Saat itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu direkrut sebagai pengurus teras Partai Demokrat. 

Menurut Hasto pihak lain juga bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009, jika ingin didalami lagi.

"Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin," ujar Hasto. (*)