Pilpres 2024
Bukan Kader Partai, Anies Baswedan Siap Nyapres 2024, Parpol Mana yang akan Usung? Ini Kata Pengamat
Bukan kader partai, Anies Baswedan siap nyapres di Pilpres 2024, parpol mana yang akan usung?
Anies sadar bahwa banyak pihak yang pro dan kontra terhadap diri sekaligus pandangannya.
Baca juga: Puji Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Bestari Barus di ILC: Punya Keseriusan Pimpin Ibu Kota
Namun, dia mengeklaim, selama hampir lima tahun memimpin Jakarta, kebijakan-kebijakannya berhasil mempersatukan rakyat ibu kota.
"Sebelumnya, orang-orang berasumsi tentang saya, tentang pandangan saya, dan atas apa yang akan saya lakukan ketika menjabat," ujar Anies.
"Sekarang, saya telah mengabdi lima tahun, silakan menilai saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak," tuturnya.
Nasdem hingga PAN
Kendati tak punya partai politik, bukan berarti Anies tak dilirik parpol.
Nama Anies beberapa kali disebut sebagai kandidat capres potensial, salah satunya oleh Nasdem.
Lewat rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar 17 Juni 2022 kemarin, partai pimpinan Surya Paloh itu mengumumkan tiga nama kandidat capres yang berpeluang mereka usung.
Sosok Anies bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dari tiga nama itu, nantinya Paloh selaku pimpinan tertinggi Nasdem akan menentukan satu nama untuk diusung sebagai capres definitif.
"Insya Allah kita akan tetapkan satu (bakal capres)," katanya di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022).
Tak sampai di situ, nama Anies juga muncul sebagai kandidat capres yang diusulkan dalam Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca juga: Tak Punya Parpol, Anies Baswedan Diminta Realistis dan Siapkan Plan B untuk Maju Pilpres 2024
Partai yang dimotori Zulkifli Hasan tersebut mengumumkan sembilan nama.
Selain Anies, ada nama Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Suharso Monoarfa yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lalu ada Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.