Berita Balikpapan Terkini

Jelang Pemilu 2024, KPU Balikpapan Malah Tak Sanggup Bayar Listrik dan Internet

Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan alami kendala dalam hal operasionalnya.

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/NIKEN DWI SITONINGRUM
Noor Thoha, Ketua KPU Kota Balikpapan. (TRIBUNKALTIM.CO/NIKEN DWI SITONINGRUM) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan alami kendala dalam hal operasionalnya.

Belum adanya kepastian jadwal pencairan dana hibah non tahapan memberikan dampak besar pada operasional KPU Kota Balikpapan, yang mana menyebabkan Kantor Sekretariatnya terancam tak dapat membayarkan tagihan listrik dan internet.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan pihaknya berencana melayangkan surat permohonan penundaan pembayaran tagihan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut.

“Yang paling vital adalah, bulan ini kami tidak bisa bayar listrik. Dan sebentar lagi kami akan bersurat kepada PLN untuk penundaan pembayaran,” ujar Thoha, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Gelar Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67, Polda Kaltim Beri Atensi ke Pengoperasian E-TLE

Adapun, penyebab tak kunjung cairnya dana hibah non tahapan KPU Kota Balikpapan tersebut dikarenakan belum selesainya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) hibah di tahun 2021.

Hal tersebut berdampak pada beberapa kegiatan yang sejatinya bisa dilaksanakan pada tahun ini, semisal perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan pihak KPU Balikpapan karena persediaan anggaran yang memang tidak mencukupi.

“Kemudian, gudang kami yang ada saat ini kan juga harus kami bersihkan untuk persiapan logistik baru yang akan datang (jelang Pemilu 2024), itu juga belum bisa kami lakukan. Selain itu, secara fisik, pagar kantor KPU yang ada saat ini juga sudah rusak berat, kami harus perbaiki. Ada beberapa atap yang bocor juga,” jelasnya.

Hibah non tahapan itu biasa disebut dengan dana operasional yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan operasional KPU ketika tidak ada tahapan seperti Pemilu dan sejenisnya.

Baca juga: Simak Rekomendasi 5 Kamus dan Buku Ungkapan Translate Inggris-Indonesia Terbaik untuk Android

Tujuan dari disiapkannya dana hibah non tahapan tersebut pun untuk digunakan sebagai perawatan gedung, pembayaran listrik, internet dan operasional lainnya.

Total anggaran yang dialokasikan dari dana hibah non tahapan tersebut tercatat mencapai Rp 1,6 miliar per tahun yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

“Biasanya, di bulan 4 dan 5 itu sudah cair. Nah, sekarang sudah sampai dengan bulan 9 itu belum cair. Kemarin kami sudah menghadap inspektorat terkait dengan ini dan meminta petunjuk.
Dari inspektorat, ternyata terkendala pada laporan LPj hibah tahun sebelumnya (2021) dari pejabat sekretaris yang lama dan belum selesai hingga kini,” terangnya.

Baca juga: Gendong Lansia Seberangi Jalan di Balikpapan, Bripka Anju Pasaribu Akui Followers Instagram Nambah

Diakui Noor Thoha, ada beberapa dokumen yang memang belum ditandatangani oleh pejabat sekretaris yang lama. Jika hal tersebut belum selesai, maka inspektorat juga tidak akan berani mengucurkan hibah apapun.

“Inilah bagian upaya kami. Karena hibah 2022 itu kami pergunakan untuk persiapan pemilu di tahun 2024 mendatang. Hal ini tentunya sangat penting sekali ya karena kaitannya pada persiapan-persiapan Pemilu tahun 2024,” pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved