Ibu Kota Negara

Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim, BKN Sebut Asesmen akan Dimulai Tahun Ini

Skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim. BKN sebut assesmen dimulai tahun ini. Untuk tahun 2022 ditargetkan 20.000 orang pindah lebih dulu.

Editor: Amalia Husnul A
Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim. BKN sebut assesmen dimulai tahun ini. Untuk tahun 2022 ditargetkan 20.000 orang pindah lebih dulu. 

Pemadanan data ini bertujuan untuk membenahi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Baca juga: Jusuf Kalla di Karni Ilyas Club: Proyek IKN Akan Bermasalah karena Belum Ada Komitmen dari Investor

Ia berharap masalah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik segera bisa dibenahi.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, sebanyak 60.000 ASN, TNI, dan Polri bakal dimutasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara.

Pemutasian ini direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun 2023.

Asesmen Dimulai Tahun Ini

Untuk proses asesmen pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim ini akan dimulai tahun ini. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemindahan ASN tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Saya kira tidak dengan langsung seketika seperti itu.

Yang penting kan penetapan bahwa IKN kemudian bisa berfungsi menjadi ibu kota negara itu mudah-mudahan bisa kita pastikan pada tahun 2024.

Orang-orangnya semua memang sekarang lagi di-assess, ya bagaimana, siapa saja," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (13/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sementara Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan, BKN mendapatkan mandat untuk melaksanakan asesmen ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

 

"Pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ini akan menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat, yakni ASN kementerian/lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya," ujar Satya.

Dalam pelaksanaan pemetaan/penilaian kompetensi tahap awal pada tahun ini sampai dengan 2023, ditargetkan sejumlah 60.000 ASN.

Meliputi 20.000 ASN di tahun 2022 dan 40.000 pegawai pada 2023.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved