Berita DPRD Samarinda

Tingkatkan PAD, Pansus I DPRD Samrinda Godok Perda Retribusi Guest House dan Kos-Kosan

Anggota Komisi I DPRD Samarinda Muhammad Yusran soroti banyak potensi PAD dari bangunan kos-kosan, guest house dan hotel melati yang ada di Samarinda.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi I Muhammad Yusran menyoroti masih banyak potensi yang berasal dari bangunan kos-kosan, guest house dan hotel melati yang ada di kota Samarinda saat ini. (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi I Muhammad Yusran menyoroti masih banyak potensi yang berasal dari bangunan kos-kosan, guest house dan hotel melati yang ada di kota Samarinda saat ini.

Pemerintah Kota Samarinda saat ini sedang memperjuangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah pengesahan APBD perubahan, angka yang ditargetkan mencapai Rp 634 miliar.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang akan menopang IKN dan merupakan Kota yang menjadi pusat perdagangan dan perkembangan jasa. Banyak sektor yang bisa dikelola dan dikembangkan untuk memacu kenaikan PAD.

Yang menjadi catatan DPRD itu terkait ada beberapa objek yang seharusnya bisa menjadi potensi untuk meningkatnya pendapatan daerah.

Baca juga: Pemkot Dan Komisi IV DPRD Samarinda Upayakan Pemberian Insentif Guru Dibantu Pemprov Kaltim

Salah satunya bisa dilihat melalui retribusi dari pendirian sejumlah bangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian.

"Saat di lapangan masih sulit di bedakan yang mana dimaksud rumah kost yang mana dimaksud guest house. Karena belum ada aturan kokohnya juga," kata Yusran saat ditemui pada saat selesai Rapat Paripurna pada Kamis (22/9/2022).

Ia mengatakan bahwa sampai saat ini objek yang disebutkan masih dibiarkan begitu saja, dan menular di setiap ruas jalan.

Baca juga: Polisi Dalami Penyebab 3 WBP Lapas Samarinda Pesta Miras Oplosan hingga Tewas

Dengan ini Komisi I akan memberi masukan kepada Pemkot Samarinda agar nantinya bisa membuat perda khusus retribusi bagi beberapa objek yang belum diatur ketentuannya.

"Komisi I memfokuskan ke perizinannya dulu, kalau belum ada izinnya maka perlakuannya akan janggal dan nanti arahannya pasti akan ke retribusinya," ujar Yusran.

Yusran mengatakan untuk meneliti persoalan ini, dibutuhkan waktu dan tidak sebentar.

Baca juga: WBP Lapas Samarinda Kejang-kejang Usai Pesta Miras Oplosan, 3 Orang Tewas

Proses pembahasan masih berjalan sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu hingga tiga bulan kedepan.

"Pansus ini memang sudah sempat berjalan, namun dari Komisi I meminta untuk perpanjangan waktu kembali," tutupnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved