Berita DPRD Samarinda

Pemkot Dan Komisi IV DPRD Samarinda Upayakan Pemberian Insentif Guru Dibantu Pemprov Kaltim

Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada Jumat (23/9/2022).

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Pemkot Dan Komisi IV DPRD Samarinda Upayakan Pemberian Insentif Guru Dibantu Provinsi. (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda pada Jumat (23/9/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan bahwa pihaknya mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait hasil kunjungannya beserta Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi dan BPKAD serta Forkopimda ke Kementerian Dalam Negeri.

"Ternyata memang ada aturan dari kementerian itu tidak boleh double. Jadi seperti yang katanya sudah dapat TPG (Tunjangan Profesu Guru) kenapa tidak dapat tpp atau tidak dapat insentif ternyata sudah ada aturan nya dengan sumber dana yang sama,” jelasnya.

Meski demikian Politisi Partai Demokrat itu berharap, ada opsi lain untuk memberikan standar tetap gaji (Guru dan Tenaga Kependidikan) GTK.

Baca juga: Polisi Dalami Penyebab 3 WBP Lapas Samarinda Pesta Miras Oplosan hingga Tewas

“Kalau memang tidak cukup untuk itu, bagaimana formulasi standar gaji minimal guru. Itu sudah kami minta ke komisi X supaya standar nasional dan bagaimana dengan dana bosda pemerintah kota bisa menambah insentif guru,” pungkas Puji.

Terpisah, Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan pihaknya tak ingin salah dalam mengambil keputusan.

“Tapi memang Pak Wali (Andi Harun) latar belakangnya orang hukum, dia tidak ingin anak buahnya yang berniat baik tapi keliru. Karena berbuat baik belum tentu benar, makanya itu harus diluruskan,” ujar Asli.

Ia mengatakan kunjungan Kemendagri memang hanya memastikan keabsahan pemberian insentif.

Baca juga: Penyapu Jalan di Samarinda Ditabrak saat bertugas di Samarinda, Ini Temuan Polisi

Di setiap daerah memang berbeda-beda penyebutannya, khusus Samarinda menyebutkan insentif, sedangkan di beberapa daerah lain ada yang menyebutnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sehingga itulah yang akan kami sinkronkan dengan aturan dari pusat. Sebenarnya persoalan ini muncul karena adanya insentif dari provinsi yang tidak diberikan diberikan lagi ke kabupaten kota,” jelasnya.

Asli juga menilai bahwa pemberian insentif dari provinsi terhadap para guru yang bekerja di sekolah di bawah kewenangan provinsi, kondisinya sangat jauh berbeda dengan kabupaten/kota.

Baca juga: Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting Soroti Soal Pertamini

Sehingga pihak pemkot dan Komisi IV DPRD ke depannya akan mengupayakan insentif guru dibantu dari Pemprov Kaltim.

“Kan tidak haram juga kalau provinsi memberi bantuan terhadap kabupaten/kota. Kubar, Samarinda sama-sama wilayah provinsi, kalau semua kabupaten kota dibuat hebat, provinsipun hebat” pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved