Ketua Bawaslu Nilai Ada Pasal di PKPU tentang Calon DPD Bertentangan dengan UU Pemilu

TRIBUNKALTIM.CO-  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, ketentuan Pasal 15 ayat (3) Rancangan PKPU tentang pencalonan perseorangan Anggota DPD tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu.

Hal ini disampaikan Rahmat Bagja saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022), mengenai Rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa dalam Pasal 15 dijelaskan untuk dapat menjadi peserta pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat antara lain:

1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di penjara seperti terpidana karena kealpaan ringan, atau terpidana karena alasan politik, maka yang bersangkutan wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik.

Baca juga: Bawaslu Balikpapan Tunggu Penetapan PKPU, Tahapan Pemilu Dimulai Juni 2022

Baca juga: Sosialisasi PKPU, KPU Kukar Berharap Capai Target Partisipasi Nasional

Baca juga: NEWS VIDEO KPU Samarinda Gelar Sosialisasi PKPU Tentang Kampanye Serentak di Hotel Midtown

2. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

"Sedangkan pasal 182 UU 7/2017 menyatakan bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dalam huruf g," kata Bagja dalam rapat.

Adapun Pasal 182 huruf g menjelaskan syarat bahwa perseorangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Bagja menyebut ketentuan Pasal 15 ayat (3) Rancangan PKPU tentang pencalonan perseorangan Anggota DPD tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu.

Baca juga: PKPU Atur Bakal Calon Kepala Daerah Terpapar Covid-19, Ini Empat Risikonya

"Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf c disamakan pengaturannya dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b, sepanjang yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik maka yang bersangkutan dapat menjadi peserta pemilu," terang Bagja. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bawaslu Kritisi Draf PKPU Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Soal Aturan Eks Terpidana, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/03/bawaslu-kritisi-draf-pkpu-pencalonan-perseorangan-anggota-dpd-soal-aturan-eks-terpidana.