Berita Samarinda Terkini

Pemkot Samarinda Bentuk Tim Audiensi ke Kemendagri dan Kemendikbud soal Insentif Guru

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku menyayangkan aksi guru Senin (3/10/2022) lalu, terutama bagi guru-guru.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Walikota Samarinda, Andi Harun ketika ditemui di Balai Kota, Selasa (4/10/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku menyayangkan aksi guru Senin (3/10/2022) lalu, terutama bagi guru-guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya sangat menyayangkan, ada ASN yang tidak mendahulukan dialog, kalian semua adalah aparatur sipil negara yang telah disumpah oleh negara, Ketentuan Asn itu telah diatur, " ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun di Hadapan Ribuan Guru Di Balai Kota, (3/10/2022).

Menurutnya, itu telah melanggar Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah, dimana seharusnya PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, dia harus menjadi abdi negara yang siap tunduk dan patuh terhadap kebijakan apapun yang diberikan.

Baca juga: Guru Tuntut Insentif, Walikota Samarinda Andi Harun: Demi Allah Saya tak Akan Hapus

"Memang semua guru yang menerima TPG tidak boleh lagi menerima tambahan penghasilan dalam jenis apapun," kata Andi Harun ketika ditemui di Balai Kota Samarinda, Selasa (4/10/2022).

Hal ini berdasarkan Permendikbudristek 4 tahun 2022 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah.

Dalam peraturan ini ada 3 hal yg harus diberikan kepada guru pns.

1 tunjang profesi.

2 tunjangan khusus.

3 tambahan penghasilan.

Dimana pada Pasal 10 ayat (2) Tambahan Penghasilan diberikan untuk Guru ASN di Daerah yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Artinya, pemerintah tidak boleh memberikan tambahan penghasilan atau insentif dalam bentuk apapun kepada guru yang telah menerima TPG.

Baca juga: Lantik Dirut BPR Baru, Andi Harun Beri Arahan Benahi Internal dan Eksternal Perusahaan

Terkait penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal tersebut Pemkot telah membentuk Tim bersama para guru yang diketuai oleh Asissten bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat Ridwan Tasa.

Tim itu kemudian akan kembali melakukan audiensi kepada Kemendagri dan Kemendikbud.

"Harapan saya pemerintah kementerian bisa memberi paling tidak meninjau lagi demi untuk kepentingan kesejahteraan guru, tapi kalau memang aturannya begitu kita harus legowo," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved