Berita Samarinda Terkini

Guru Tuntut Insentif, Walikota Samarinda Andi Harun: Demi Allah Saya tak Akan Hapus

Walikota Samarinda, Andi Harun hadir di tengah-tengah guru yang berdemo di depan kantor Balai Kota Samarinda, Senin (3/10/2022)

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Walikota Samarinda, Andi Harun hadir di tengah-tengah guru yang berdemo di depan kantor Balai Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Walikota Samarinda, Andi Harun hadir di tengah-tengah guru yang berdemo di depan kantor Balai Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).

Di hadapan para guru itu ia menjawab empat tuntutan yang mereka bawa.

Ia mengaku menyayangkan atas aksi tersebut dan menduga surat edaran terkait penyesuaian Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan sengaja digoreng oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyusupi gerakan tersebut.

"Surat edaran itu kami duga kuat digoreng untuk disebarkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan substansinya," kata Andi Harun di hadapan ratusan guru di Balai Kota, Senin (3/9/2022).

Sebab ia mengatakan tidak pernah ada kebijakan pemerintah untuk menghapus bahkan mengurangi insentif guru.

Baca juga: Ratusan Guru di Samarinda Demo, Tolak Surat Edaran Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Pendidik

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Sosialisasikan Surat Edaran Terkait Insentif Guru

Baca juga: Pemkot Dan Komisi IV DPRD Samarinda Upayakan Pemberian Insentif Guru Dibantu Pemprov Kaltim

"Tapi entah dari mana tiba tiba tergoreng bahwa insentif itu akan dihapus," imbuhnya.

"Hanya satu saja sebenarnya substansi soal penerima TPG yang menurut peraturan ini dan arahan kementerian dalam negeri baru-baru ini , yang tidak boleh lagi menerima tambahan apapun namanya dari pemerintah daerah jadi cuma itu aja," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagai Walikota Samarinda, ada keinginan untuk memberikan lagi insentif kepada guru yang tidak memenuhi kualifikasi.

Bahkan dia juga menyampaikan bahwa berniat untuk meningkatkan lagi insentif tersebut.

"Apakah Walikota memiliki kehendak untuk tetap memberikan seperti yang lalu? demi Allah saya ingin tetap bahkan ditinggikan," ungkapnya.

"Masalahnya aturannya yang tidak boleh ini penting bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Kota, entah itu Walikota, Sekda Asisten dan seterusnya ke bawah," katanya.

Menurutnya pemberian insentif kepada ASN yang telah menerima TPG justru akan berpotensi merugikan pengambil kebijakan dan guru secara hukum.

Sebab sudah menjadi ketentuan dari Kemendagri sebagaimana informasi dari utusan Pemkot yaitu Disdikbud dan Asisten III setelah konsultasi di Pusat, agar tidak terjadi double pembayaran dari anggaran negara.

"Penting juga bagi guru-guru karena setiap pengeluaran uang yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan tentu berpotensi berisiko hukum yang sangat tinggi kepada pengambil kebijakan dan penerima," jelasnya.

Baca juga: Hearing Soal Insentif Guru Di Kantor DPRD Samarinda Diwarnai Mati Lampu, Agenda Terpaksa Ditunda

Ia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mengkaji, agar menemukan jalan bagaimana insentif guru bisa diberikan seperti semula bahkan ditingkatkan.

Hal itu ia katakan tidak saja untuk kesejahteraan guru namun juga kepada beberapa pekerjaan lainnya seperti Perawat, penyapu jalan, dan lain sebagainya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved