Wawancara Eksklusif
EKSKLUSIF - Makmur HAPK Buka-bukaan saat Diminta jadi Ketua DPRD Kaltim oleh DPP Partai Golkar
Surat persetujuan PAW Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK digantikan Hasanuddin Masud sudah beredar sejak Juni 2021.
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Adhinata Kusuma
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Tanda-tanda pergantian Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 sudah beredar sejak Juni 2021.
Beredar kabar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Makmur HAPK akan digantikan Hasanuddin Masud yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, dengan nomor : B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.
Surat ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, tertanggal 16 Juni 2021.
Makmur HAPK mengaku tak tahu apa kesalahannya hingga ia di-PAW. Ia mengingat ada membaca risalah di Pengadilan Negeri.
"Ada di sana ditulis, saya tidak pernah menghadiri acara rapat 37 kali. Saya sudah membayangkan ada organisasi dalam sebulan rapat 4-5 kali, mana ada. Kalau rapat sebulan sekali, baru 12 kali (setahun)," katanya dalam talkshow daring Tribun Kaltim Series, bertema 'Makmur Belum Mundur' pada 20 September 2022 lalu.
Baca juga: EKSKLUSIF - Soal Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK: Bukan Saya Selalu Ingin jadi Ketua
Baca juga: Dilantik Jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Akui Hubungannya dengan Makmur HAPK Baik-Baik Saja
Baca juga: Makmur HAPK Angkat Bicara, Tegaskan Bukan Merebut Jabatan Tetapi Jaga Kondisi Kaltim
Makmur HAPK mengaku selalu dipercaya partai bahkan sejak era Rita Widyasari, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2016-2020.
Saat itu Makmur HAPK juga menjabat sebagai Ketua Harian Golkar Kaltim.
Bagaimana cerita Makmur HAPK soal etika berorganisasi, berikut petikan wawancara eksklusifnya bersama Tribun Kaltim .
Mengapa keluar rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk mengganti Bapak sebagai Ketua DPRD Kaltim?
Jadi ada yang menyatakan saya tidak perlu klarifikasi, itu salah. Kalau memang dilakukan dengan cara-cara wajar, santun, beretika.
Saya tidak tahu, saya sendiri jadi Ketua DPRD Kaltim bukan meminta-minta jadi ketua.
Jadi ketika saya diminta pada hari Jumat oleh DPP untuk ketemu, saya datang.
Disampaikan dan tidak ada perjanjian yang kita (buat) pada saat itu, hanya menyatakan pak Makmur diminta jadi Ketua DPRD Kaltim.
Itu hari Jumat dan banyak yang menyaksikan.
