Imbas dari Perebutan 4 Wilayah Ukraina, Zelenskyy Ungkap Mustahil Adakan Negosiasi dengan Rusia

TRIBUNKALTIM.CO - Imbas dari perebutan empat wilayah Ukraina, Zelenskyy ungkap mustahil adakan negosisasi dengan Rusia.

Hal itu terekam dalam kesepakatan yang tertuang dalam dekrit pada Selasa (4/10/2022) di mana Ukraina menyetujui dan menyatakan bahwa negosiasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin menjadi mustahil, imbas dari perebutan empat wilayah Ukraina.

Atas pernyataan itu, Juru bicara Rusia, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia akan menunggu sampai Zelenskyy berubah pikiran atau sampai presiden baru menjabat di Ukraina.

Baca juga: Rusia Punya Cara Bentengi Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia, Nuklir Putin Siap Buat Ukraina

Sebagaimana dilansir dari voanews, di sisi lain, Amerika Serikat mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden meyakinkan Zelenskyy dalam panggilan telepon bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Ukraina yang diklaim oleh Rusia.

Biden juga mengatakan Amerika Serikat siap untuk mengenakan sanksi berat pada individu, entitas

Atau negara mana pun yang mendukung klaim aneksasi Rusia.

Selain itu, Biden mengatakan kepada pemimpin Ukraina bahwa Amerika Serikat mengirim pemerintah Kyiv lagi sebesar 625 juta dollar AS dalam persenjataan untuk membantunya menangkis invasi tujuh bulan Rusia.

Baca juga: Demi Kalahkan Rusia, Ukraina Kantongi 9 Dukungan Gabung ke NATO, Respon Amerika

Sehingga total bantuan senjata menjadi lebih dari 17,5 miliar dollar AS sejak Januari 2021, ketika Biden menjabat.

Sebelumnya pada Selasa (4/10/2022), majelis tinggi parlemen Rusia memilih untuk menjadikan empat wilayah Ukraina bagian dari Rusia.

Mendorong maju dengan proses yang telah dikutuk oleh Ukraina dan sekutu Baratnya

Dan digambarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai eskalasi berbahaya  yang tidak memiliki nilai hukum.

Ukraina mengatakan pemungutan suara diadakan di bawah kondisi paksaan dan tidak mewakili kehendak rakyat di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson.

Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutarakan pendapatnya.

Guterres mengatakan pekan lalu bahwa aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan adalah pelanggaran prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

(TribunKaltim.co/Hartina Mahardhika)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.