Komisi III DPRD Bontang Protes Pengadaan Mobil Dinas Pemkot

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG- Langkah Pemkot Bontang melakukan pengadaan mobil dinas menuai protes dari anggota DPRD Komisi III, Abdul Malik.

Menurut politisi PKS ini, pengadaan mobil dinas ditengah krisis masyarakat akibat imbas kenaikan BBM, keliru.

Pemerintah tidak memiliki ‘sense of crisis’ dengan keadaan masyarakat yang kelimpungan akibat harga bahan pokok yang belakangan melambung tinggi.

Diketahui, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran Rp 5,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas kepala daerah dan wakilnya.

“Pemerintah ini seoalah tidak merasakan krisis ditengah kesulitan masyarakat saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: DPRD Teruskan Aspirasi Ojol, Perbaikan Jalan dan Penanganan Banjir Jadi Konsen Kerja Pemkot Bontang

Baca juga: Info Beasiswa 2022: Beasiswa Pemkot Bontang Dibuka, Cek Jadwal, Cara Registrasi dan Syarat Mendaftar

Baca juga: Syarat Lengkap dan Tata Cara Pendaftaran Beasiswa Pemkot Bontang 2022

Seharunya dalam kondisi seperti ini, pemerintah sebaiknya memberikan solusi untuk meringankan beban warga.

Misalnya seperti nambah program bantuan sosial atau BLT.

“Memang ada dialokasikan Rp 6 miliar buat BLT. Harusnya kan itu ditambah. Padahal diawal itu akan dialokasin Rp 13 miliar,” terangnya.

Dibeberkan Abdul Malik, meski pengadaan mobil dinas itu jauh sebelumnya telah dibahas sebelum kebijakan kenaikan harga BBM.

Baca juga: Alokasikan Rp 5 M, DPRD dan Pemkot Bontang Perjuangkan Tapal Batas Kampung Sidrap hingga ke MK

Namun menurutnya tidak ada yang salah jika terpaksa harus ditinjau ulang, dengan mere-alokasi anggaran secara tepat guna dengan kepentingan mengurangi beban masyarakat Bontang.

“Tinjau ulang agar anggaran daerah ini bisa lebih tepat sasaran,” sebutnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel