Andi Harun Bersurat ke Provinsi, Minta Bankeu untuk Insentif Guru dan Perawat Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun mengatakan bahwa pihaknya telah bersurat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan (Pemprov) Kaltim untuk memberikan bantuan keuangan ke kabupaten dan kota.

Ia mengatakan hal itu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan guru dan para perawat se Kaltim dan khususnya Samarinda.

"Kita meningkatkan kesejahteraan guru dan perawat se Kaltim mudah-mudahan dengan surat itu kepala daerah se Kaltim diundang kita samakan persepsi sehingga insentif guru se Kaltim bisa sama," ujar Andi Harun usai menjadi pembicara pada Dialog Pendidikan, Kamis (6/10/2022) malam.

Orang nomor satu di Kota Tepian itu mengatakan bahwa keterbatasan fiskal tidak hanya dihadapi oleh Samarinda tapi kabupaten/lain pun mengalaminya.

Baca juga: Pendaftaran Sudah Akan Dibuka, Inilah 8 Syarat untuk Mengikuti Seleksi PPPK Guru 2022

"Karena APBD kabupaten/kota bukan hanya Samarinda tentu ruang kapasitas fiskalnya terbatas," tambahnya.

Ia mengatakan setidaknya Samarinda memerlukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun baru dapat dikatakan ideal.

"Idealnya PAD kita antara kira-kira 3 triliun atau setidak-tidaknya 2 triliun" ujarnya.

Ia juga menanggapi usulan terkait pemanfaatan dana yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Baca juga: Hearing Soal Insentif Guru Di Kantor DPRD Samarinda Diwarnai Mati Lampu, Agenda Terpaksa Ditunda

Menurutnya ide tersebut sangat menarik untuk didiskusikan, tetapi secara logika sulit direalisasikan.

Sebab menurutnya tidak akan maksimal jika berharap pada dua sumber yang tidak pasti tersebut, mengingat juga menurutnya dana CSR tidak begitu banyak membantu saat Pandemi Covid 19 lalu.

"Kalau CSR itu nggak mungkin, karena satu sektor pemanfaatannya tidak khusus untuk pendidikan, yang kedua tidak akan optimal, bayangin kemarin waktu Covid kami mengirim ke beberapa perusahaan tidak optimal karena memang kita nggak bisa dipaksa," jelasnya.

"Kalau Baznas itu sukarela mereka, nah sesuatu yang kita biayai bersifat tetap tidak mungkin kita harapkan dari sumber yang tidak tetap itu logikanya," ujarnya.

"kebutuhan untuk mereka aja tidak cukup" imbuhnya. (*)