Nasib Poltek Sendawar Makin Tak Jelas, DPRD Kubar Sarankan Pengelolaan Diambil Alih Pemkab Kubar

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Nasib para mahasiswa di Kampus Polteknik Sendawar, Kutai Barat (Kubar) tak kunjung menuai kejelasan setelah manajemen kampus tak sanggup melunasi tunggakan biaya perpanjangan akreditasi yang nilainya mencapai Rp 159 juta.

Alhasil, Kampus yang menjadi kebanggaan warga di Kutai Barat ini pun terancam tutup, bahkan hampir satu bulan terakhir ini tidak ada lagi aktifitas Kampus seperti biasanya.

Suasana Kampus terlihat sepi, tidak ada mahasiswa atau dosen seperti kampus-kampus pada umumnya, bahkan seluruh ruangan tertutup rapat.

"Memang selama ini tidak ada kegiatan kampus setelah itu (perpanjangan akreditasi kampus) dipermasalahkan. Nasib kami makin tidak jelas dan kami bingung mau mengadu kemana," ujar Karmila salah satu mahasiswa Poltek Sendawar, " Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Dulang 11 Medali Emas, Perak dan Perunggu, PB Bina Utama Melak Juarai Kejurkab Kubar 2022

Dulu sempat ada kegiatan pembelajaran via online zoom gitu tapi sekarang gak ada lagi karena kasian juga sih dosennya gak digaji soalnya," timpal Marselina Gamas mahasiwi lain.

Sementara itu, wakil rakyat (anggota DPRD) di Kutai Barat turur prihatin dengan nasib kampus dan para mahasiswanya.
 
Anggota komisi IV DPRD Kubar, Yahya Marthan menyebutkan masalah tersebut sebenarnya dapat dihindari jika pengelolaan manajemen kampus dilakukan dengan baik.

Baca juga: Puncak Festival Perahu Melayu 2022 di Kubar, Bupati FX Yapan Ingin Warga Terus Berkarya

"Kami berpandangan itu masalah internal yayasan dengan Poltek yang sebenarnya  dapat mereka selesaikan sendiri. Sebab pemegang otoritas tentang Polsen adalah YPSS," ujar Yahya.

Menurut dia, sampai saat ini baik pihak Direksi Polsen maupun yayasan belum ada upaya untuk melapor di DPRD untuk kemudian dilakukan pembahasan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai solusi agar kampus kebanggaan masyarakat Kutai Barat itu tetap berjalan seperti apa yang diharapkan. 
 
Terkait pernah dibentuknya panitia khusus, politisi dari Partai Gerindra mengakui kalau hal itu memang pernah dilakukan. 

"Benar pernah dibentuk pansus atas permintaan Polsen, waktu itu Direkturnya Nikolaus. Pansus itu bertugas melakukan pendalaman juga kajian  terhadap persoalan yang sedang dan mungkin terjadi di Polsen serta mencari solusi, agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik,"sebutnya. 

Baca juga: Pererat Silaturahmi dan Melebur Strata, Ribuan Warga dan Pejabat di Kubar Makan Bekeroboq Besela

Menurutnya, langkah dan kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai solusi terbaik agar polemik yang sedang dialami kampus Poltek Sendawar tidak berlarut-larut dalam suasana ketidakjelasan.

Dia menyarankan kampus tersebut segera diambil alih oleh pemerintah daerah dan berubah status menjadi kampus negeri.

" Bahkan terbersit harapan Polsen bisa menjadi Politeknik Negeri,"harapnya.

Diketahui sebelumnya, akreditasi tiga program studi Polsen tidak berlaku lagi sejak 31 Mei 2022 lalu padahal Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) sempat memperpanjang pengurusan berkas dan memperpanjang hingga 14 September 2022 lalu namun nyatanya hingga batas waktu yang ditentukan Direksi Polsen dan Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS) tak mampu melunasi biaya tersebut. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.