IKN Nusantara
Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Mall Jadi Primadona Investor di IKN Nusantara
Sektor pendidikan, kesehatan dan mall jadi primadona investor di IKN Nusantara
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
TRIBUNKALTIM.CO - Sektor pendidikan, kesehatan dan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, tampaknya banyak menarik minat investor.
Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara.
Di sisi lain, Pemerintah juga berupaya menggaet investor untuk turut serta melengkapi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan hanya mengeluarkan 20 persen biaya pembangunan IKN Nusantara.
Sedangkan sisanya akan dibangun oleh investor.
Pertengahan Oktober ini, Presiden Joko Widodo akan memimpin market sounding.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog dengan para calon investor yang sudah menyatakan tertarik berinvestasi di IKN.
"Beliau akan berdialog langsung dengan calon-calon investor yang sudah menyatakan diri ingin berpartisipasi melalui letter of interest," kata Bambang, Selasa (4/10/2022).
Bambang menilai, forum jajak pasar itu ditunggu banyak pihak untuk mengetahui sejauh mana persiapan pemerintah dalam membangun ibu kota baru.
Forum itu juga akan menunujukkan upaya pemerintah dalam menyiapkan iklim usaha dan investasi di IKN.
Ia pun mengeklaim, banyak investor yang sudah menyatakan diri tertarik berinvestasi dengan membangun berbagai fasilitas di IKN Nusantara, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pusat perbelanjaan.
"Itu semua yang akan nanti kita coba untuk membuat satu ekosistem yang lengkap di tahun 2024.
Sehingga pada waktu nanti dipindahkan ibu kotanya, ekosistemnya sudah terbentuk," ujar Bambang.
Selain melakukan jajak pasar, ada dua hal lagi yang dikerjakan pemerintah untuk menarik minat investor berinvestasi di IKN.
Pertama, pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah yang mengatur adanya insentif bagi pelaku usaha yang ingin berusaha di IKN.
Kedua, pemerintah akan membentuk badan usaha milik otorita yang akan menangani aspek usaha di IKN Nusantara.
