Ketua DPRD Kaltim Usulkan Pembahasan Dalam Prolegnas Untuk Anggarkan Perluasan Atau Pembangunan TPA

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan.

Baru-baru ini, Presiden RI Joko Widodo juga telah melakukan market sounding atau jajak pasar bersama dengan Otorita IKN dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan mengundang beberapa Kementerian membahas IKN Nusantara.

Namun demikian, yang menjadi perhatian khusus adalah volume sampah yang dihasilkan sejak dimulainya pembangunan di lokasi yang telah ditetapkan menjadi lokasi IKN Nusantara tersebut, hingga nantinya proses menjalankan pemerintahan di IKN baru ini.

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim angkat bicara mengenai permasalahan sampah di lokasi IKN Nusantara, mengingat kurang lebih sekitar 2 juta penduduk akan bermigrasi ke Kaltim untuk turut serta dalam membangun dan menjalankan institusi pemerintahan.

Menurutnya, karena konsep yang diusung IKN Nusantara adalah konsep smart city, green, renewable, dan berkelanjutan, sehingga pemerintah juga pastinya akan melakukan pembangunan Tempat Pengolahan/Pemrosesan Akhir Sampah di IKN baru.

Baca juga: Investor Tunggu Aturan Turunan dari UU IKN Nusantara, 6 Regulasi Segera Rampung

"Tapi mungkin di awal-awal ini kan belum tersedia/terbangun, sehingga sementara sampah-sampahnya akan dialihkan ke empat kota di sekitar lokasi IKN diantaranya, Kutai Kartanegara, PPU (Penajam Paser Utara), Samarinda dan Balikpapan," terang Hasanuddin Mas'ud ketika berada di Kota Balikpapan, Rabu (19/10/2022) kemarin.

"Memang kemungkinan terbesarnya adalah Kota Balikpapan, mengingat TPA yang ada di Balikpapan ini merupakan TPA terbaik di Kaltim diantara yang lainnya," lanjutnya.

Selain itu, jalur yang akan dilewati oleh mobil/truk pengangkut sampah, menurutnya lebih memungkinkan jika melewati jalur tol menuju Balikpapan daripada ke TPA Buluminung yang ada di PPU karena kondisi jalan yang terbilang tidak mendukung atau belum bagus.

Baca juga: Rencana Eks PM Inggris Tony Blair Promosikan IKN Nusantara ke Pengusaha Luar Negeri

Sementara itu, permasalahan lain muncul, jika memang kemungkinannya sampah dari IKN dilimpahkan ke TPA Manggar yang ada di Balikpapan.

"Artinya, kalau akan ditampung di TPA yang ada di Balikpapan ini menjadi kendala baru, karena sudah diprediksikan TPA kita ini hanya bisa menampung sampah hingga 2026, itupun berasal dari sampah yang diproduksi dari penduduk Kota Balikpapan," terang Sudirman Djayaleksana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Kamis (20/10/2022).

"Kalau memang mau ditampung disini (Balikpapan), ya seharusnya juga dibantu dengan pembiayaan untuk perluasan atau pembangunan dan lain sebagainya," sambungnya.

Tetapi, untuk sementara ini memang belum ada laporan ke DLH Balikpapan terkait limpahan sampah dampak dari pembangunan IKN yang masuk ke TPA Manggar di Balikpapan.

Baca juga: Kedai Kopi dan Warung Makan, Peluang Usaha yang Dimanfaatkan Warga Sepaku Sejak Adanya IKN Nusantara

Hasanuddin menegaskan, dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim akan menyarankan program melimpahkan sampah dari IKN ini juga harus didukung oleh regulasi yang jelas.

Ia menginginkan pembahasan terkait sampah yang dihasilkan mulai dari pembangunan hingga menjalankan pemerintahan di IKN nantinya, ini diusulkan dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Paling tidak memberikan penambahan modal atau bantuan yang dianggarkan di APBN untuk pembangunan TPA baru di Balikpapan atau memperluas TPA yang ada. Kita dorong itu," tegasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.