Mendagri Tito Karnavian Beri Catatan ke Kaltim soal Pengendalian Inflasi, Khususnya Soal Bansos

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi seluruh daerah.

Rakor secara nasional ini juga disampaikan bahwa akan rutin digelar setiap Senin secara hybrid, dimulai sejak hari ini (24/10/2022) hingga Desember 2022 mendatang.

"Rakor ini sangat penting untuk membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI," kata Mendagri.

Solusi pengendalian inflasi di daerah diantaranya isu pengendalian inflasi harus dijadikan prioritas dan sinergi bagi seluruh stakeholder.

Baca juga: Unggul Survei Pilgub Kaltim 2024, Andi Harun: Kontrak Saya Adalah Walikota Samarinda

Seperti saat penanganan pandemi Covid-19, namun tetap buat masyarakat tenang.

Pengaktifan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota juga diminta Mendagri agar memperkuat sienrgi serta konsistensi melaksanakan fungsi dan tugas.

Satgas Pangan juga diminta untuk diaktifkan untuk gerakan tanam pangan cepat panen dan mengintensifkan kerjasama antar daerah.

"Jadi tidak kalah pentingnya, mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) dan Bansos pusat," terang Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Perluas Program Community Forest, Pupuk Kaltim Target Tanam 68 Ribu Bibit di Gorontalo

Mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni mengikuti rakor ini secara hybrid didampingi Kepala Biro Perekonomian beserta jajaran, di Ruang Rapat Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim.

Pemprov Kaltim sendiri diberi catatan terkait upaya-upaya pengendalian inflasi.

Catatan dari Mendagri Tito Karnavian sendiri yakni Kaltim masuk daerah yang realisasi serapan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) juga anggaran desa untuk pengendalian inflasi belum maksimal.

"Ada catatan tadi, ternyata kita masuk daerah yang belum tinggi realisasi atau serapan BTT dan Bansos untuk pengendalian inflasi di daerah," ujar Sri Wahyuni, usai rapat, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Hadir di KMAN VI Papua, Aman Kaltim Gelorakan Isu Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah IKN

Langkah Pemprov Kaltim sendiri kedepan, kata Sri wahyuni, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan pertemuan (rapat koordinasi) guna menindaklanjuti hasil rakor nasional ini, mengumpulkan instansi terkait di tingkat daerah.

"TPID mulai minggu ini, Jumat nanti kita akan rapat secara rutin untuk mencari titik temu guna mengetahui dimana kendala realisasi BTT dan Bansosnya," tegasnya.

TPID Kaltim dimintanya, agar memetakan rencana pengendalian inflasi dan program penanganan dampak inflasi yang akan dilakukan di seluruh daerah.