Kongres Masyarakat Adat

Hadir di KMAN VI Papua, Aman Kaltim Gelorakan Isu Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah IKN

Kongres ke-VI Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dihadirinya oleh seluruh tokoh masyarakat adat di Indonesia.

Editor: Aris
HO/Tribun-Papua.com/Hendrik
Ketua BPH PW Kalimantan Timur (Kaltim) Saiduni Nyuk. Katanya, Isu Perlindungan Masyarakat adat terus digelorakan perwakilan Masyarakat adat dalam Kongres ke-VI Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul AMAN Kaltim Perjuangan Isu Perlindungan Masyarakat Adat di KMAN VI. (HO/Tribun-Papua.com/Hendrik) 

TRIBUNKALTIM.CO - Kongres ke-VI Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dihadirinya oleh seluruh tokoh masyarakat adat di Indonesia.

Tidak terkecuali tokoh masyarakat adat dari Provinsi Kalimantan Timur yang juga turut hadir dalam agenda besar masyarakat adat se-Indonesia tersebut.

Dalam kongres KMAN-VI tahun 2022 ini, Isu Perlindungan Masyarakat adat terus digelorakan para perwakilan Masyarakat adat.

Dilansir dari Tribun-Papua.com, Ketua BPH PW Kalimantan Timur (Kaltim), Saiduni Nyuk juga turut menggelorakan isu Perlindungan Masyarakat adat tersebut.

Baca juga: Dorong Penguatan Pokdarwis, Disparpora Mahulu dan AMAN Kaltim Tandatangani Kerjasama

Diketahui, apalagi saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah ditetapkan sebagai wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, sehingga perhatian terhadap masyarakat adat harus diperhatikan dengan serius.

"Kami Masyarakat Adat Kalimantan Timur, menaruh harapan besar dalam KMAN VI ini, kiranya Kongres ini bisa merumuskan perjuangan masyarakat adat," katanya.

Saiduni menuturkan, KMAN VI menjadi ajang untuk merumuskan perlindungan Masyarakat Adat.

Baca juga: Rakernas MADN di Balikpapan, Mendagri Minta Masyarakat Adat Dukung Pembangunan Nasional

"Kami Masyarakat adat harus diperhatikan. Apa lagi, kita Kalimantan Timur ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara yang baru, untuk itu perlu bersuara," ujarnya.

Menurut Saiduni, Ibu Kota Negara (IKN) menjadi ancaman masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kami Kaltim yang saat ini ditunjuk sebagai ibu Kota negara yang baru, tentu sebagai Masyarakat adat kita patut waspada," ungkapnya.

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN Janji Perhatikan Hak Masyarakat Adat di IKN, terus Kerja Sama dengan KLHK

Lebih lanjut, kata Saiduni, maka dari itu pihaknya dari Kaltim mengikuti kongres ini agar berkumpul dengan seluruh Masyarakat adat nusantara.

"Sehingga, yang dibahas nanti dapat memperhatikan perjuangan ke depan. Serta merumuskan gagasa-gagasan yang baik bagaimana memperjuangkan Masyarakat adat Kaltim ke depan," tandasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved