BPS Kukar Lakukan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi, Diawali Bupati Edi dan Sekda Sunggono

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada Bupati Kukar Edi Damansyah di Ruang Kerja Bupati Kantor Bupati, tengah pekan tadi .

Didampingi Kepala BPS Kabupaten Kukar Nur Wahid, petugas Regsosek mewawancarai Bupati Edi.

Ia pun menjawab beberapa pertanyaan tentang profil, kondisi sosial dan ekonomi, tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya.

Baca juga: Wabup Kukar Berbagi Kebahagiaan dengan Warga Lansia

Setelah mendata Bupati, petugas Regsosek bergeser ke Sekda Kukar H Sunggono dan mengajukan pertanyaan yang sama.

Nur Wahid dalam wawancaranya mengatakan Regsosek dimulai pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Pendataan dilakukan seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, petugas Regsosek mendatangi setiap rumah penduduk untuk melakukan wawancara dan mencatat data sosial ekonomi masyarakat.

Tujuannya untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik.

Regsosek dilakukan sebagai upaya untuk reformasi program perlindungan sosial.

Program tersebut diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Tinjau Pasar Selasa Loa Kulu, Bupati Beli Jamur dan Ladeni Warga Berfoto

Data yang diperoleh akan diolah dan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dijadikan data dasar, data terpadu dalam berbagai program perlindungan sosial.

BPS Kukar menerjunkan petugas Regsosek 1.199 orang dan sampai sekarang sudah 33 ribu data KK yang masuk.

Menurutnya, Kukar menjadi daerah yang beruntung di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebab, ada dua kabupaten yang menjadi lokasi uji coba regsosek tahun 2021, yakni PPU dan Kukar.

“Masing-masing ada 10 desa/kelurahan hasil bagian dari evaluasi atas program pendataan yang telah dirancang," sebutnya. (adv)