Soal Manifes Online Kapal Wisata, Komisi II DPRD Samarinda Minta Dishub dan Pengusaha Tak Egois

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah mengomentari kebijakan baru Dinas Perhubungan yang ditentang oleh Pengusaha Kapal Wisata.

Dinas Perhubungan Samarinda menetapkan kebijakan agar semua pelaku usaha Kapal Wisata menggunakan sistem manifes online.

Ini ditolak oleh pelaku usaha karena uang pembelian tiket tidak langsung dikelola mereka dan juga calon penumpang juga ditarik biaya tambahan sebesar Rp 5 ribu.

Angka tersebut dinilai memberatkan pengusaha.

Menanggapi hal itu, Laila berkomentar bahwa ia sepakat dengan peralihan sistem tersebut, yang awalnya didaftarkan secara manual menjadi elektronik.

Baca juga: Kapal Wisata di Samarinda Tolak Pendataan Manifes Elektronik, Dishub: Untuk Keselamatan Penumpang

"Kalau menurut saya, saya sepakat kalau berubah ke sistem dari yang manual menjadi yang online, karena kita juga sudah menuju ke arah sana," ujar Laila.

Namun ia menginginkan dalam hal penetapan tarif kedua pihak tidak egois.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu ingin agar kedua belah bisa duduk bersama mencari jalan tengah.

"Pihak Dishub juga jangan memberatkan pengelola, pengelola juga jangan maunya mereka dituruti ambil jalan tengah kalau menurut saya," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa keputusan Dishub adalah wajar dengan mengalihkan manifes manual ke online untuk meningkatkan retribusi daerah

Baca juga: Melepas Penat Menyusuri Sungai Mahakam Samarinda, Indahnya Sunset dari Kapal Wisata Pesut Etam

Sebab ia mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda kebanyakan bersumber dari pajak dan retribusi.

"Saya pikir wajarlah kalau Pemerintah Kota mencari inovasi-inovasi potensi apa saja sih yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi satu sumber PAD," katanya.

Sehingga dengan sistem online dapat menutup celah kebocoran PAD dari sektor usaha Kapal Wisata. (*)