Berita DPRD PPU
Pembangunan Proyek IKN Nusantara Diharapkan Libatkan SDM Lokal
Dalam proses pengerjaan tersebut, ribuan pekerja konstruksi hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota
Penulis: Dwi Ardianto | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Pengerjaan megaproyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, terus menunjukkan progres yang signifikan.
Dalam proses pengerjaan tersebut, ribuan pekerja konstruksi hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota.
Hal itu sebab pengerjaannya, terutama untuk infrastruktur tengah dikebut, agar bisa rampung pada 2024 mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto pun mengingatkan pemerintah pusat agar mengedepankan pelibatan masyarakat lokal.
Baca juga: Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor Ingin Acara Budaya Rutin Digelar Tiap Tahun
Kata dia dalam proses pengerjaan infrastruktur, pemerintah pusat melalui Badan Otorita, diharapkan melibatkan sumber daya manusia (SDM) maupun pengusaha, yang berasal dari PPU dan sekitarnya.
"Hari ini pengerjaan infrastruktur dimenangkan oleh BUMN atau pengusaha luar daerah. Apa yang bisa didapatkan daerah,” ungkapnya pada Selasa (22/11/2022).
Dengan melibatkan masyarakat maupun pengusaha lokal, jelas Irawan, agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat meningkat seiring adanya IKN Nusantara.
Sehingga pembangunan IKN, punya dampak ekonomi secara signifikan bagi daerah.
Baca juga: Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2023, Fraksi PDIP DPRD PPU Harap Pemda Segera Lunasi Utang Daerah
“Saya berharap pekerjaan main powernya dari pekerja dan pengusaha lokal. Sehingga perputaran uang di PPU ini dapat meningkat," sambungnya.
Selain itu, Irawan juga meminta agar pemerintah pusat memperhatikan dampak dari pembangunan IKN, khususnya bagi warga lokal.
“Kita minta pemerintah memperhatikan kajian dampak lingkungan dan lainnya akibat pembangunan IKN ini,” bebernya.
Irawan menjelaskan, jika kajian lingkungan tidak diperhatikan secara serius, dikhawatirkan berdampak pada munculnya masalah sosial ditengah masyarakat, khususnya yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Masalah sosial yang dimaksud yakni, bencana banjir hingga ketimpangan ekonomi.
"Dampak dari pembangunan ini juga tidak boleh luput dari perhatian," pungkasnya. (*)
