Berita Nasional Terkini
Menko PMK Berharap PHK jadi Jalan Terakhir untuk Cegah Keluarga Miskin Baru
jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik
lihat foto
“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelasnya.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJAMSOSTEK, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
Menko berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.
Sementara itu Anggoro kembali mengimbau kepada pemberi kerja yang belum patuh untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK agar terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian maupun risiko sosial ekonomi lainnya.
“Melalui 5 program yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK merupakan bukti negara hadir untuk memastikan seluruh pekerja dapat hidup dengan layak dan sejahtera, sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia,”imbuh Anggoro.
Baca juga: Bisa Cair 2 Kali? Cek Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Pakai NIK KTP dan Cara Daftar Online
Di lain tempat, Rini Suryani Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan menambahkan, peristiwa ekonomi saat ini yang belum stabil.
Ditambah kemungkinan terjadinya resesi ekonomi dunia tentu akan memberikan dampak bagi ekonomi kita, khususnya pada tiap industri dan lapangan pekerjaan. Guna mewujudkan program pemerintah melalui penuntasan Kemiskinan, BPJS Ketenagakerjaan turut hadir untuk mencegah kemiskinan barumelalui program JKP.
“Program JKP merupakan program yang diamanatkan Undang-Undang kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memulihkan ekonomi para pekerja yang terdampak PHK. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama, baik itu dari stakeholder pemerintah, pengusaha dan pekerja itu sendiri serta BPJS Ketenagakerjaan untuk turut mencegah kemiskinan baru di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan”, tutup Rini.
