Berita Samarinda Terkini

Revisi Perwali Insentif Guru, Wali Kota Andi Harun Beri Sinyal Kenaikan Tunjangan Sesuai Jenjang

Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi sinyal bahwa pemkot akan menaikan insentif atau TPP bagi guru.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Diah Anggraeni
Tribunkaltim.co/Sarikatunnisa
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat ditemui awak media di Balaikota Samarinda, Kamis (1/12/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembahasan terkait pemberian insentif guru oleh Pemerintah Kota Samarinda memasuki babak baru.

Terbaru, Pemkot Samarinda menggelar rapat pembahasan draf peraturan wali kota dan mekanisme pembayaran insentif guru di Anjungan Karang Mumus, Balaikota Samarinda, Kamis (1/30/2022).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun memaparkan kepada awak media, ada 5 hal yang dibahas dalam rapat yang juga terkait dengan substansi pada perwali pemberian insentif atau tunjangan guru.

Baca juga: Dua Pengamen Lempari Bus di Harapan Baru Samarinda, Bocah 7 Tahun Alami Luka Berat di Kepala

Pertama, ia menuturkan, perwali itu melaksanakan usulan agar pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atas pegawai penerima tunjangan penghasilan guru (TPG) memenuhi peraturan perundang-undangan.

"Di antaranya adalah permohonan indikator lainnya yang tidak beririsan dengan indikator atau syarat pada TPG," ujar Andi Harun saat ditemui awak media di Balaikota, Kamis (1/12/2022).

Kedua, lanjutnya, akan dilakukan penyesuaian jenis kode rekening belanja untuk para guru honorer baik negeri maupun swasta.

Di mana yang tadinya termasuk belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa.

"Begitu pula penyesuaian jenis kode rekening belanja untuk para guru honorer baik negeri maupun swasta yang tadinya dari belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa," jelasnya.

Ketiga, pemkot akan menyusun aturan atau pasal di mana pihaksSekolah dalam melakukan rekrutmen atau pemberhentian guru harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda.

Baca juga: Tim Panahan Samarinda Sudah Raih 2 Emas di Porprov Kaltim

Pengangkatan guru ini akan berkonsekuensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.

"Mengapa? Karena pengangkatan itu berkonsekuensi pada gaji yang dibebankan pada APBD," terangnya.

Untuk mekanismenya, usulan rekrutmen atau pemberhentian bisa disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Disdik akan menyampaikan usulan itu kepada Wali Kota melalui BKPSDM.

"Dan, wali kota atau BKPSDM dalam memberikan persetujuan atas usulan tersebut, dilakukan setelah dilakukan verifikasi validasi dari semua aspek. Wali kota pun, kepala daerah pun, dalam hal memberi persetujuan diberi batasan syarat. Kenapa? Agar ini tidak berpotensi menjadi politis di kemudian hari," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved