Berita Samarinda Terkini

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Ingin UMK Terus Disesuaikan

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain berkomentar atas kenaikan Upah Minimum Kota Samarinda (UMK)

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husein.TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain berkomentar atas kenaikan Upah Minimum Kota Samarinda (UMK) senilai Rp 3,3 juta.

Ia mengaku sepakat dengan adanya kenaikan upah minimum tersebut.

"UMK sudah seharusnya naik karena akibat dari Faktor kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak," ujar Sani saat diwawancara via telepon, Rabu (30/11/22).

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyetujui kenaikan UMK 191 ribu setelah melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan unsur Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda untuk membahas UMK.

Baca juga: UMK Kukar 2023 Naik Jadi Rp 3,3 Juta, DPRD Kukar: Kehidupan Pekerja Bisa Lebih Layak

Baca juga: UMK Penajam Paser Utara 2023 Dipastikan Naik, Besarannya Segera Diumumkan

Persetujuan itu dilakukan pada Selasa (29/11/2022) di Ruang Anjungan Karang Mumus, Balaikota Samarinda.

Meski mengaku sepakat, Sani mengatakan UMK harus terus dikaji disesuaikan secara berkala oleh Dewan Pengupahan Kota.

"Tetapi menurutnya bilangan kenaikan harus tetap dikaji dan disesuaikan secara berkala dengan kondisi kesulitan di masyarakat," ujarnya.

"Apalagi kita punya Dewan Pengupahan Kota juga menghitung berapa KHL (Kebutuhan Hidup Layak) di Kota Samarinda yg berwenang menghitung dan saya harapkan tidak berhenti menyesuaikan dengan kondisi ke depan," sambungnya.

Baca juga: UMK Kutim 2023 Disepakati Naik 5,69 persen Jadi Rp 3,3 Juta

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan harapannya agar para pengusaha atau pengupah menjalankan kebijakan UMK 2023.

"Saya berharap Semoga para pengusaha bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, tentunya berdasarkan ketetapan yang telah diatur oleh daerah,” pungkasnya (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved