DPRD Kaltim Turut Amati Pembangunan IKN Nusantara di Sepaku

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur ( DPRD Kaltim) turut mengamati progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berlangsung sesuai rencana pemerintah pusat.

"Saya pastikan IKN berjalan," sebutnya kepada TribunKaltim.co pada Senin (5/12/2022).

Informasi yang didapatnya, saat ini pembangunan istana negara dan jalan tol penghubung untuk akses ke IKN juga sedang dibangun.

Baca juga: Dukung IKN Nusantara, Pemkab Paser Siapkan 2.500 Hektare Lahan untuk Food Estate

"Saat ini ada pembangunan dan telah dilakukan groundbreaking untuk membangun istana negara dengan nilai kurang lebih Rp 1,5 triliun," terangnya.

"Kemudian ada pembangunan jalan tol kurang lebih nilainya Rp7,3 triliun atau Rp8 triliun ini satu hal yang sudah mulai dibangun di IKN," sambung Seno Aji

Dorong Serap Tenaga Kerja

Sebagai daya dukung IKN, DPRD Kaltim juga telah menyoroti upaya Pemprov dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Upaya sertifikasi tenaga lokal kontruksi, lalu sertifikasi untuk menggerakkan ekonomi juga turut diperhatikan dewan.

Catatan legislatif, pihak Pemprov sangat siap dalam mendukung pembangunan IKN.

Baca juga: Airlangga Ajak Jepang Investasi di IKN Nusantara, Pengalaman Bangun Smart City

"Kita otomatis mendukung, tenaga kerja lokal juga akan disiapkan serta sudah siap," ujarnya.

"Dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK), serta mendukung dari sisi ekonomi kerakyatan," tegas Seno Aji.

"Jadi, tenaga kerja lokal untuk pembangunan IKN (terserap)," imbuhnya.

Selain tenaga kerja lokal, politisi Partai Gerindra Kaltim ini juga berharap ada peningkatan APBD di daerah-daerah penyangga IKN Nusantara.

Tentu berharap berimbas pada Kalimantan Timur dan mendapat APBD yang jauh lebih besar dari sekarang.

"Jadi sekarang kita Rp 17,20 triliun, tahun depan adanya IKN bisa lebih dari Rp 20 triliun," harapnya.

"Nah ini kita inginkan dari pemerintah pusat, untuk menyuplai (porsi APBD) untuk (daerah) penyangga-penyangga IKN," tambah Seno Aji. (*)