Potensi Capres dari Luar Jawa Tak Kalah di Pilpres 2024, Dekan FISIP Unmul: Yang Susah Kesempatan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Potensi calon presiden atau Capres dari luar pulau Jawa tak kalah di Pilpres 2024, Dekan FISIP Unmul sebut yang susah kesempatan.

Isu Capres dari Jawa dan Luar Jawa sudah menjadi perdebatan di tangah masyarakat seiring bakal digelar Pemilu 2024 mendatang.

Terlepas dari itu, keberadaan Sosial Media (Sosmed) sebagai ajang kampanye di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mulai dibatasi rambu-rambu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengaruh Sosmed tak bisa dipandang sebelah mata dan bisa berfungsi ganda.

Baca juga: Capres dengan Elektabilitas Tertinggi: Prabowo, Anies Ganjar, Dipilih bukan karena Agama atau Suku

Pasalnya Sosmed bisa dijadikan alat promosi maupun menjatuhkan dalam kampanye calon-calon presiden di Pilreps 2024.

Hal ini juga menjadi sorotan dalam Tribun Network Talkshow Series: Memilih, Damai dengan tema Membaca Suara dari Daerah: Kalimantan, pada 5 Desember 2022.

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal; Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Muhammad Noor; Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu; dan Aktivis Pengamat Pemilu dan Demokrasi Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.

Dekan FISIP Universitas Mulawarman, Muhammad Noor mengulas mengapa Sosmed menjadi alat, dalam segi sosial dan politik dari para Calon presiden.

"Karena begitu efektifnya Sosmed, menjadi sebuah aplikasi untuk kepentingan mereka. Tetapi isinya bukan hal yang penting, artinya ini menjadi gimmick politik," ujar Nur.

Baca juga: Pemilih Millenial Butuh Capres yang Paham Atasi Tantangan Krisis Ekonomi Digital: Jangan Cuma Jargon

Beredarnya argumen, mengenai orang yang berkualitas berada di luar Jawa, tapi bahkan orang yang berada di Pulau Jawa tidak melihat.

Dari sisi yuridis, kata Noor, bahwa sesungguhnya jika dilihat dari segi Undang-Undang Dasar (UUD) berikut semua turunan ke bawahnya, tidak ada yang salah dan keliru soal siapa yang berhak jadi calon Presiden.

Karena jelas dicantumkan, bahwa yang berhak menjadi Presiden, adalah orang Indonesia asli, yang dilahirkan dari keturunan orang Indonesia asli.

"Artinya bahwa sebenarnya dari segi yuridis formal, itu clear, tidak ada masalah,” katanya.

Namun jika ditinjau, jika dinilai dari segi realistis, dilihat dari suara elektoral, Ia menilai ada hitung-hitungan terkait sosok calon presiden ini.

Nur memaparkan, dari sisi elektoral, bahwa Pemilih di Jawa saja sudah 40 persen.

“Itu artinya (dominan) tanpa bermaksud menyalahkan demokrasi, tentu saja sepanjang Pemilu nanti dilaksanakan dengan asas demokrasi. Kita berusaha untuk menghindari politik identitas. (Tapi) sampai kiamat rasanya, politik identitas itu tidak akan bisa hilang," pungkasnya.

"Ketika kita berbicara tentang Putra dan Putri Daerah, itu sudah termasuk politik identik identitas," imbuhnya.

Baca juga: DPRD Minta Disdikbud Perhatikan Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Ujung Kukar

Lanjut menurut Nur, berbicara tentang agama juga termasuk dalam bahasan politik identitas.

"Perihal dominasi elektoral di Pulau Jawa. Kita tau, bahwa simpul-simpul kekuasaan, baik Partai maupun Pemerintahan itu ada di Ibukota,"

"Kita berharap, bahwa 2024 ketika Ibukota pindah di Kalimantan. Maka simpul kekuatan itu juga akan pindah ke sana," tuturnya.

Nur menyatakan bahwa Orang luar Pulau Jawa, masih bisa berkompetensi.

Tidak kalah, bisa berani berkompetensi, berani diadu dalam bidang kapabilitas dan kapasitas.

"Barangkali yang sedikit susah, adalah kesempatan," cetus Noor.

Meski sejauh ini, jika melihat dinamika yang berkembang di dunia perpolitikan sampai hari ini, Noor melihat bagaimana yang digadang-gadang sebagai Capres, rata-rata adalah yang berada di tingkat pusat. (*)

Baca juga: Kepala Daerah Disebut Jadi Kunci Perolehan Suara Capres pada Pilpres 2024

Berita Mata Lokal Memilih