DPRD Minta Disdikbud Perhatikan Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Ujung Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Anggota DPRD Kukar, Betaria Magdalena mengungkapkan sejumlah masalah pendidikan di wilayah terujung Kukar.

Salah satunya, sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di Kecamatan Tabang yang belum memadai, tak seperti sekolah di kota.

Ia pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kukar untuk lebih sering terjun ke lapangan.

"Kami berharap kepada dinas pendidikan, mohon diperhatikan dan sering-sering turun ke lapangan. Sehingga anggaran yang masuk itu tepat sasaran,” ujarnya, Senin (5/12/2022).

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pemerataan pembangunan dan fasilitas seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kukar.

Baca juga: DPRD Kukar Gelar Konsinyering, Bahas Aturan Kawasan Konservasi Pesut Mahakam

Mengingar dunia pendidikan ini menyangkut kualitas generasi muda untuk memajukan bangsa dan daerah.

“Fasilitas sekolah SD bisa saya katakan hampir 100 persen kurang. Kurang sarana prasarana dan gedung juga sudah tidak memadai," ungkap Betaria.

"Ada gedung sudah bagus tapi isi di dalam belum cukup untuk pakai belajar, belum selayaknya sekolah-sekolah SD di kota,” ujarnya.

Betaria mengajak peran aktif tenaga pendidik atau guru untuk membuat permohonan yang diajukan kepada Disdikbud Kukar, terutama jika terdapat gedung atau ruangan yang tak layak maupun kebutuhan fasilitas sekolah lainnya.

Menurutnya, komunikasi memang perlu dibangun, sehingga anggaran yang disediakan pemerintah daerah benar-benar menyentuh pendidikan secara langsung.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kukar Dorong Revisi Perda Ketertiban Umum

Apalagi, jika ada tenaga pendidik yang masih kekurangan. Hal ini ia dapati ketika melakukan reses di Desa Long Lalang, Kecamatan Tabang beberapa waktu lalu.

Di mana, salah satu sekolah tidak memiliki guru agama katolik. Padahal pembelajaran agama amat penting untuk diajarkan kepada setiap murid.

Sebab, dasar hidup bermasyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan agama atau keyakinannya.

“Jika tidak ada yang mengajar dari kecil, bagaimana anak ini bisa terdidik imannya dengan baik,” ucapnya. (*)