Tak Hanya di Kementrian PUPR, Anggaran Bangun IKN Nusantara Juga Ada di Kemenhub

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah kejar tayang membangun infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintah yang dikomandani Kementrian PUPR.

Kementrian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini diguyur anggaran puluhan triliun rupiah khusus untuk membangun IKN Nusantara.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap anggaran pembangunan IKN Nusantara tak hanya di Kementrian PUPR saja.

Melainkan juga teralokasi di Kementrian Perhubungan.

Anggaran di Kemenhub ini untuk membangun pelabuhan dan bandara yang akan menunjang konektivitas ke  IKN Nusantara.

Baca juga: Investor Malaysia Incar Investasi Perumahan, Perhotelan dan RS di IKN Nusanntara

Baca juga: 3 Posko Pemadam Kebakaran Dikerahkan untuk Tangani Kebakaran di Loa Janan Ilir Samarinda

Dilansir dari Kompas.com,

Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ( UU IKN) yang baru disahkan pada 15 Februari 2022 lalu.

Revisi itu merupakan permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Enggak (mengubah postur) di 2023, kan kita sudah tetapkan, untuk IKN sebagian masih ada di dalam masing-masing kementerian atau lembaga," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (8/12/2022).

Ia menyebutkan, seperti pada anggaran yang telah ditetapkan untuk Kementerian PUPR, maka anggaran itu mencakup pula untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

Di antaranya, pembangunan jalan tol, jalan nasional, hingga penyediaan air bersih.

"Kemarin lot yang utama yaitu lot satu sudah selesai untuk daerah pemerintahan pusat, sekarang masuk ke lot b dan c.

Nah ini semuanya beberapa kebutuhannya Pak Menteri PUPR sudah menyampaikan," ucapnya.

Selain itu, anggaran pembangunan IKN Nusantara juga terdapat di Kementerian Perhubungan yang nantinya akan membangun pelabuhan dan bandara.