Berita Kaltim Terkini
Daftar Lengkap UMK Kaltim 2023: UMK Berau, Mahulu, Balikpapan Naik Paling Besar di Kalimantan Timur
Daftar lengkap Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur atau UMK Kaltim 2023: Berau, Mahakam Ulu, dan Balikpapan menaikkan UMK paling besar.
lihat foto
Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2023 telah ditetapkan mengalami kenaikan sebesar Rp 205.876 dari UMK Balikpapan tahun sebelumnya, UMK Balikpapan 2023 menjadi Rp 3.324.273,80.
Demikian dibeberkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ani Mufaidah kepada TribunKaltim.co pada Kamis (8/12/2022).
Dia menyampaikan, kenaikan ini memang sudah melewati beberapa proses tahapan.
Mulai dari pengusulan, diskusi dengan Dewan Pengupahan Kota Balikpapan hingga penetapan yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 561/3535/Disnaker perihal Pelaksanaan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2023.
“Tahun 2023 ini naik Rp 200 ribu-an. Tahun lalu (2022) naiknya cuma Rp 49 ribu,” ujarnya di Kota Balikpapan.
Sebagai informasi, UMK Balikpapan 2022 sebelumnya adalah sebesar Rp 3.118.397,22, kenaikan yang terjadi pada penetapan UMK Balikpapan 2023 mencapai 6,6 persen.
Walikota Samarinda, Andi Harun menyetujui UMK Samarinda 2023 sebesar Rp 3.329.199.
Persetujuan itu dilakukan pada Selasa (29/11/2022) sore di Anjungan Karang Mumus, Balaikota Samarinda.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja rapat bersama Dewan Pengupahan Kota untuk membahas UMK Samarinda 2023.
Hasilnya, terjadi kenaikan dari awalnya Rp 3.137.576 pada tahun 2022, naik Rp 192.000 atau menjadi Rp 3.329.199 pada 2023 mendatang.
Setelah menerima usulan tersebut, Walikota Samarinda Andi Harun akhirnya menyetujui karena dinilai telah sesuai dengan landasan hukum.
Dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 561/K.600/2021 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2022.
Baca juga: UMK Samarinda 2023 Rp 3,3 juta, SBSI 92 Sebut Belum Penuhi Kebutuhan Hidup Layak
Walikota berharap kebijakan ini bisa dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau pemberi upah sebagai bentuk sumbangsih sosial.
"Dengan menjalankan aturan sesuai hukum yang berlaku dalam penetapan UMK, pengusaha juga ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita doakan usahanya pengusaha makin makin lancar," ujar Andi Harun.
