Ditinggal Softbank Bahlil Sebut IKN Nusantara Masih Diminanti Investor UEA dan China

TRIBUNKALTIM.CO - Softbank yang digadang-gadang menjadi investor utama Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, mengundurkan diri.

Meski demikian, IKN Nusantara tak kehabisan calon investor.

Pengusaha dari berbagai negara dikabarkan berminat menanamkan investasi di IKN Nusantara.

Baca juga: Menteri PUPR Beber Tender Pengembangan KIPP IKN Nusantara Zona 1B dan 1C akan Dibuka

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini tercatat banyak investor global yang sudah berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," tegas Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Softbank mundur dari proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, Bahlil bilang, mundurnya Softbank dari investasi di IKN Nusantara adalah karena investasi tersebut hanya menguntungkan bagi Softbank saja, namun tidak dengan Indonesia.

Sementara Indonesia menginginkan model investasi yang adil.

"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara.

Dan kami enggak mau didikte," kata Bahlil seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/12/2022).

Bahlil menekankan, beberapa kali dirinya sempat mendampingi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) bertemu dengan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son.

Bahlil juga mengaku, pendekatan terkait investasi ke IKN Nusantara telah dilakukan beberapa kali.

Adapun, tawaran yang disampaikan Softbank yang menurut Bahlil tidak fair, salah satunya adalah dengan menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sepihak.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia.

Enggak fair dong, enggak cincai dong.

Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat.

Win win," ujarnya.

Bahlil menekankan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tentunya tidak boleh diatur oleh pihak lain dan bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya.

"Itu yang dalam bahasa saya, enggak boleh pengusaha itu mengatur negara.

Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara enggak boleh semena-mena ke pengusaha.

Enggak boleh, karena kita saling membutuhkan," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Brahmantio Isdijoso mengungkapkan, dengan adanya partisipasi swasta pada pembangunan IKN Nusantara, diharapkan tidak mengganggu jalannya pembangunan proyek IKN saat ini.

"Kalau kemungkinan adanya resesi itu kan harus kita upayakan supaya kegiatan ekonominya bisa lebih banyak.

Kami upayakan aktivitas bisnis ini bertambah, salah satunya dengan menjaga supaya pembangunan infrastruktur terus diupayakan," kata Brahmantio di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Brahmantio mengungkapkan, pembiayaan kreatif dengan partisipasi swasta bisa mendorong keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN.

"Kalau nanti terjadi resesi, semoga resesinya tidak parah-parah banget. Karena, swastanya terus kami ajak untuk membangun infrastruktur," kata dia.

Brahmantio mengungkapkan, saat ini sudah banyak sektor swasta yang tertarik untuk investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini, beberapa investor swasta sedang dalam proses due diligence.

"Sudah banyak investor yang tertarik dengan skema pembiayaan kreatif tersebut.

Ada banyak penawaran yang datang, dan sekarang laggi proses dan nanti akan dibuat sistematis supaya target 2024 infrastruktur yang dibutuhkan bisa dihadirkan," lanjut dia. (*)