Berita Nasional Terkini
Luncurkan 29 Desa Antikorupsi, Gubernur Jateng Ganjar Minta Desa Transparan Pengelolaan Keuangan
Sebanyak 29 desa di Jawa Tengah ditetapkan menjadi desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten dan kota
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO- Sebanyak 29 desa di Jawa Tengah ditetapkan menjadi desa antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten dan kota.
29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah tersebut di antaranya Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi.
Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
Baca juga: Hadiri Pembukaan Hakordia 2022, Walikota Balikpapan Dukung Implementasi Layanan Publik Antikorupsi
Baca juga: Terapkan Pendidikan Antikorupsi, SDN 001 Sangatta Utara Adaptasi Pelajaran Dalam dan Luar Kelas
Peluncuran dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (15/12/2022).
Dibentuknya tersebut dilakukan Ganjar Pranowo dalam rangka mendukung program Desa Antikorupsi KPK tahun 2023.
Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada para kades yang menyambut baik program Desa Antikorupsi tersebut.
"Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar.
Diketahui upaya Ganjar tersebut mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus menjadi provinsi percontohan.
Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang punya respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK.
Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Ganjar mengatakan upaya yang dilakukannya tersebut sebagai bentuk inisiasi dini mendukung program Desa Antikorupsi KPK.
"Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.
Maka, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
