Pemkab Kukar Anggarkan Rp 200 Miliar untuk 9.200 Nelayan Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan Rp200 miliar untuk memberi bantuan kepada 9.200 nelayan di tahun 2023.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin mengatakan alokasi anggaran bantuan terhadap nelayan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut akan dikonversikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara dalam bentuk 5 program, 20 kegiatan, dan 52 sub kegiatan.

"Insyaallah di tahun 2023 bantuan yang diberikan jauh lebih besar, karena kami telah menganggarkan Rp 200 miliar untuk ribuan nelayan di Kukar,” ungkapnya, Senin (26/12/2022).

Baca juga: Kaleidoskop 2022, Sinergi DPRD Kukar Wujudkan Pembangunan Berkualitas

Rendi melanjutkan akan ada ratusan bantuan yang diberikan khusu untuk masyarakat pesisir. Utamanya, di Kuala Samboja, Senipah, Tanjung Harapan, sampai Handil Baru.

Di tahun 2023, setidaknya ada 500 mesin diesel yang akan dibagikan kepada nelayan di wilayah tersebut. 200 mesin beserta perahunya juga diberikan untuk pembudidaya rumput laut.

"Tahun depan tidak usah khawatir, insyaallah masyarakat nelayan di Kecamatan Samboja dan sekitarnya akan mendapatkan prioritas lebih,” kata Rendi Solihin.

Sebaga informasi, anggaran yang sudah disiapkan akan didistribusikan dalam bentuk sarana dan prasarana (sapras) penunjang sektor perikanan.

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Kukar Naik, Gejolak Jelang Tahun Baru 2023

Di antaranya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), mesin dan kapal untuk nelayan, alat tangkap ikan, puluhan juta ekor benih ikan, pakan ikan, keramba dan kebutuhan sektor perikanan lain.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menargetkan 257 kelompok perikanan untuk mendapat bantuan pada 2023.

Yakni masing-masing 111 Kelompok Usaha Bersama (KUB), 126 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 15 kelompok pengolah hasil perikanan dan 5 kelompok masyarakat pengawas.

Bantuan juga menyasar 5.665 penerima per orangan. Diantaranya 2.220 nelayan, 2.520 pembudidaya ikan, 225 pengolah, 100 pengawas, 500 nelayan miskin.

“Dibutuhkan pula fasilitasi sebanyak 8.500 pelaku usaha perikanan/tahun untuk mencapai target RPJMD,” tutup Rendi Solihin. (*)