Pemkab Kutim Sederhanakan Birokrasi, Tidak Ada Lagi Jabatan Kepala Seksi

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyebut bahwa penyederhanaan ini bertujuan agar iklim birokrasi lebih dinamis, profesional.

Sehingga jalur birokrasi bisa lebih efektif dan efisien.

Selama ini sistem kerja birokrasi dinilai tidak efektif dan tidak efisien akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui.

Baca juga: Efektifkan Penanganan Kebakaran Hutan, Pemkab Kutim Resmikan Posko Karhutla di Teluk Pandan

"Oleh karenanya, pemerintah menilai perlu adanya Penyederhanaan Birokrasi,” ujarnya kepada TribunKaltim.co, Senin (2/1/2023). 

Untuk itu, sebanyak 133 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kutim dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsionalnya sebagai bentuk penyederhanaan ini.

Sebelumnya, ASN yang dilantik tersebut menjabat sebagai staff maupun kepala seksi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan adanya pelantikan tersebut, tingkatan kepala seksi akan masuk ke dalam jabatan fungsional sehingga tingkatan birokrasi dapat semakin ringkas.

"Untuk yang di dalam dinas, itu rata-rata masuk ke dalam jabatan fungsional. Karena perubahan menjadi jabatan fungsional maka mereka harus dilantik lagi," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kutim Hibahkan Kapal Angkatan Laut Kudungga ke Lanal Sangatta

Pelantikan terhadap ASN jabatan fungsional dilakukan secara bertahap, saat ini pejabat di kecamatan yang belum dilantik untuk menjadi pejabat fungsional.

Tentunya ada perubahan nomenklatur di dalamnya, akan tetapi bupati memastikan pihak kepegawaian sudah mengatur hal ini.

"Tidak ada lagi kepala seksi atau kasi, setelah kepala bidang, langsung di bawahnya pejabat fungsional," ujarnya. (*)