Soroti Polemik Perppu Cipta Kerja, Rocky Gerung: Substansi dari Kepentingan Buruh Diabaikan

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung soroti polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam tayangan Rocky Gerung, menyinggung adanya keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani yang menyebut terbitnya Perppu Cipta Kerja tidak sesuai usulan para buruh.

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan oleh Presiden Jokowi, Jumat (30/12/2022).

Menurut Rocky Gerung, Perppu Cipta Kerja merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hak buruh.

"Terlihat bahwa negara menghina masyarakat sipil, buruh adalah bagian dari masyarakat sipil yang elemen politiknya tinggi sekali," ujar Rocky Gerung dalam Forum News Network, Rabu (4/1/2023).

Bagi Rocky Gerung, negosiasi antara buruh dan pemerintah tidak bisa menyelesaikan keadaan politik yang sedang tidak baik.

Seperti dalam tayangan Rocky Gerung sebelumnya yang menyoroti keterangan Presiden Jokowi.

Keterangan Presiden Jokowi terhadap dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja dikarenakan dunia sedang tidak baik-baik saja.

Presiden Jokowi menilai situasi Indonesia saat ini diliputi dari ancaman ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, dikeluarkannya Perppu menjadi antisipasi pemerintah dalam memberi kepastian hukum kepada para investor yang ada di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Rocky Gerung Kritik Presiden Jokowi, Terbitkan Perppu Ciptaker yang Inkostitusional

Terkait itu, menurut Rocky Gerung, dalam analisa politik ekonomi, Presiden Jokowi menghendaki supaya oligarki di fasilitasi.

"Karena panik terhadap investor yang gak bisa masuk, lalu di sogok dengan Perppu itu,"

"Jadi kalau mau nego dengan oligarki, bukan dengan Presiden," kata Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa Presiden dalam persoalan UU Omnibus Law erat kaitannya dengan oligarki.

Rocky Gerung sebut Andi Gani dan Saiq Iqbal sebenarnya mengetahui bahwa UU tersebut merupakan penguat dari kepentingan oligarki.

Baca juga: Sindir Presiden, Rocky Gerung Sebut Jokowi Tidak Paham Makna Politik Identitas