Airlangga Sebut Penerima Bansos BSU, PKH, dan BPUM Boleh Daftar Kartu Prakerja 2023, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Program Kartu Prakerja dipastikan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023.

Namun skema Kartu Prakerja Tahun 2023 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tak boleh mendaftar, maka tahun ini berbeda.

Program Kartu Prakerja 2023, penerima BSU, PKH hingga BPUM boleh mendaftar.

Baca juga: Daftar 5 Bantuan Disalurkan pada 2023, PKH hingga Peserta Kartu Prakerja Bakal Terima Rp 4,2 Juta

Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerimaan bantuan seperti subsidi upah (BSU), BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja."

"Ini untuk re-training, dan re-skilling bukan bansos lagi," kata Airlangga dalam acara Launching Skema Normal Program Kartu Prakerja yang disiarkan YouTube PerekonomianRI, Kamis (5/1/2023).

Artinya, Kartu Prakerja 2023 akan berbeda pelaksanaannya dari tahun 2020-2022 di mana program ini hanya boleh diikuti masyarakat yang bukan penerima bansos.

Airlangga menyebutkan, Kartu Prakerja 2023 akan dilaksanakan dengan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 36 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Baca juga: Kartu Prakerja 2023: Skema Pelatihan Diubah, Biaya Pelatihan Rp 3,5 Juta, Insentif hanya Rp 600 Ribu

Sementara untuk pelaksanaan Kartu Prakerja 2023, diatur dalam Permenko Perekonomian nomor 17 tahun 2022.

"Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, skemanya bukan semi bansos lagi," jelas Airlangga.

Pemerintah menganggarkan Kartu Prakerja 2023 untuk tahap awal sebesar Rp 2,67 triliun.

"Anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk 595 ribu peserta," rincinya.

Sementara untuk tahun 2023, Airlangga mengungkapkan pemerintah menargetkan Kartu Prakerja diikuti oleh 1 juta peserta.

"Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini, karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595 ribu peserta," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan untuk menyambut skema baru di Kartu Prakerja 2023, pemerintah mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia.

"Atau mengundang partisipasi dari lembaga pelatihan untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja," ungkapnya.

Baca juga: Kabar Gembira! Bantuan Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Airlangga: Fokus pada Peningkatan Kompetensi

Bagi lembaga pelatihan yang ingin menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja wajib memiliki asessment dan mengikuti asessment sebagai penyedia pelatihan pada skema normal.

Pemerintah juga melibatkan tim ahli independen dalam proses seleksi sebagai fungsi akreditasi.

"Silahkan lembaga pelatihan yang berminat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan Kartu Prakerja, salah satunya Sisnaker," jelasnya.

Untuk pelatihan secara offline Kartu Prakerja, Airlangga mengatakan akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai di 10 Provinsi.

Pembukaan Kartu Prakerja 2023 gelombang pertama akan dibuka pada triwulan I di tahun 2023.

"Ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan pada triwulan pertama tahun 2023. Untuk tahap pertama di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua," paparnya.

Ada beberapa hal baru yang akan diterapkan di Program Kartu Prakerja skema normal.

Baca juga: Syarat Daftar Kartu Prakerja Berubah? Akses prakerja.go.id Login dan Cek Pengumuman Gelombang 47

"Yaitu skema bansos ataupun offline itu minimal 6 jam itu ditingkatkan 15 jam. Kemudian bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta namun biaya pelatihannya lebih tinggi."

"Pada saat skema bansos, biaya pelatihannya lebih rendah daripada bantuan. Sekarang biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta," sebut Airlangga.

Kemudian biaya untuk pergantian transportasi sebesar Rp 600 ribu dibayarkan satu kali dan insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali survei.

(*)

Berita Nasional Terkini

Berita Bantuan Sosial