Reshuffle Kabinet Sasar Menteri Asal NasDem? Presiden Joko Widodo: Tunggu Saja

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Indonesia maju kembali berhembus. 

Apalagi sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal akan ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju pada hari ini.

“Besok,” kata Jokowi seusai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023) kemarin.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memastikan apakah reshuffle tersebut jadi dilakukan hari ini.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa,  bisa Rabu," ucapnya.

Jokowi bukan kali ini saja memberikan sinyal kocok ulang kabinet. Ia juga menyampaikan hal yang sama saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

“Tunggu saja,” kata Jokowi kepada wartawan saat itu.

Kendati demikian, reshuffle menteri terbaru ditengarai bakal tertuju pada tiga menteri asal Partai NasDem. 

Mereka adalah Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Jika reshuffle jadi diekseskusi oleh Presiden Jokowi dan Nasdem adalah partai yang terdampak, maka pilihan bisa mengurangi jatah kursinya atau malah benar-benar dikeluarkan dari kabinet,” kata pengamat politik Agung Baskoro, saat dihubungi, Kamis (5/1/2023) kemarin.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menilai bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

“Keduanya menteri yang sering mendapat kritikan tajam oleh PDIP,” kata Agung.

Berbeda nasib, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal NasDem berpeluang tetap bertahan di dalam kabinet Jokowi.

Alasannya, menurut Agung, lantaran posisi Johnny yang strategis di partai.

Posisi sebagai sekretaris jenderal partai merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Ini alarm keras dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh terkait sikap politik yang diambil karena mendeklarasikan Anies sebagai capres,” katanya.

Meski kursi Mentan dan MenLHK yang berpotensi besar terkena reshuffle, Agung menyebut bahwa tak menutup kemungkinan pula Jokowi bakal melengserkan seluruh menteri NasDem dari kabinet kerjanya.

“Mengurangi jatah menteri hanya salah satu opsi. Bisa saja Nasdem dikeluarkan dari kabinet yang berarti ketiga menteri NasDem direshuffle,” tuturnya.

Baca juga: PDIP Minta Reshuffle Dua Menteri Nasdem, Rocky Gerung Sebut Presiden Tidak Mampu untuk Memimpin

Bantah Mundur

Jelang reshuffle kabinet, beredar isu bahwa Johnny G Plate akan mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar itu muncul seiring isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyasar menteri dari Partai NasDem.

Elite Partai Nasdem membantah keras isu tersebut.

"Enggak benar. Saya barusan bicara sama pak Johnny," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Ahmad Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Johnny G Plate. Tak ada pembicaraan mengenai kabar pengunduran diri tersebut.

"Kalau untuk mundur enggak," ujarnya.

Ali juga tak mengetahui apakah isu tersebut sudah didengar oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Dia menegaskan kembali bahwa kabar tersebut tak benar.

"Pak Surya lagi di luar negeri. Tapi menurut kami kabar itu enggak benar," tandasnya.

Johnny pun membantah mundur dari anggota Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia pun meminta kepada pihak manapun agar informasi apapun yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat agar lebih dulu dikonfirmasi.

"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang di distribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," kata Johnny kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

"Hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem ini pun menegaskan bahwa perkara membentuk maupun mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya jadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Dirinya percaya setiap partai politik dapat paham dan memaklumi apapun keputusan yang dipilih oleh Presiden.

"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut," tuturnya.

Sebelumnya Johnny sempat berbicara soal desakan evaluasi dua menteri dari Partai Nasdem yang mencuat seiring adanya kabar reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan reshuffle adalah hak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata dia seluruh partai politik, termasuk Nasdem yang memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju harus siap dengan apapun keputusan Presiden Jokowi.

Bahkan Johnny sendiri mengaku siap jika dirinya kena reshuffle.

Menurutnya sebagai seorang pembantu presiden, ia akan mematuhi apapun arahan dari sang kepala negara.

"Secara pribadi, apalagi, kita di sini kan sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan presiden, itu sepenuhnya ada di presiden. Apa pengaruhnya pendapat pribadi saya terhadap keputusan presiden, yang ada itu keputusan presiden," kata Johnny beberapa waktu lalu.

Baca juga: PDIP Desak Jokowi Copot Dua Menteri NasDem, Presiden Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi

Hak Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali mengomentari kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Januari ini di tengah tiga menteri dari NasDem yang jadi sorotan.

Ali mengatakan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

Ia menegaskan jika ketiga menteri dari NasDem tersebut dicopot dari jabatannya, maka pihaknya tidak mempermasalahkan.

“Kan itu hak prerogatif presiden, jadi ya silahkan aja (tiga menteri dari NasDem di-reshuffle), kita nggak mempermasalahkan itu,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/1/2023).

Kendati demikian, Ali menilai kinerja tiga menteri dari Partai NasDem baik selama bekerja bersama dengan Jokowi.

Namun, ketika ditanya apakah ketiga menteri tersebut layak di-reshuffle, dirinya menegaskan kembali bahwa itu adalah hak prerogatif presiden.

“Selama ini ya saya lihat mereka kerja dengan baik ya. (Ketika direshuffle), ya kembali lagi itu hak prerogatif presiden," katanya.

Evalusi Menteri NasDem

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.

Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.

"Kita hanya mengatakan kok ini berisik sekali, kenapa ini yang disasar NasDem, apa problemnya," kata Hermawi kata Hermawi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (5/1/2023).

Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.

Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.

Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.

Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.

Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.

"Nah ini kan sudah terlalu personal, padahal kita tahu semua partai melakukan evaluasi."

"Kita juga melakukan evaluasi, tapi kita melakukan evaluasi kita kirim kepada Presiden secara tertutup karena itu menyangkut evaluasi orang-orang," ungkap Hermawi.

Lebih lanjut Hermawi menanyakan, dimana letak tidak gentle dari NasDem.

Karena NasDem sendiri sudah terang-terangan melakukan deklarasinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres.

"Kalau tadi dikatakan 'kalau gentle' dimananya tidak gentle NasDem, sudah terang-terangan kita mendeklarasikan Anies," imbuhnya.

Hermawi menegaskan NasDem akan terus bersama Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

Sementara terkait Anies Baswedan, itu adalah urusan NasDem pada 2024-2029 setelah Presiden Jokowi lengser.

"Kita akan bersama Jokowi hingga 2024. Bicara soal Anies itu bicara soal 2024-2029," ujarnya.

Diketahui sebelumnya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023). 

Dua Kaki

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan mengemuka.

Dave mengingatkan agar seluruh koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak bermain dua kaki, melainkan fokus untuk mencapai target-target.

"Jangan ada lagi yang tidak fokus ataupun bermain dua kaki akan tetapi semuanya fokus untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini," kata Dave saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Dave mengatakan seluruh anggota kabinet Indonesia Maju berkewajiban untuk mengabdi kepada Presiden Jokowi demi berjalannya pemerintahan.

"Seluruh anggota kabinet itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi agar segera bersikap apabila perfoma para menterinya kurang baik ataupun terlibat kasus.

"Nah bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direvisi kembali ataupun juga diperiksa," ucap Dave.

Anggota Komisi I DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bekerja secara optimal hingga akhir masa jabatan.

"Kita berharap para anggota kabinet dan juga seluruh koalisi di dalam pemerintahan hari ini benar-benar sepenuhnya kerja secara optimal dan mendukung dan menjalankan fungsinya demi tercapainya seluruh objektifitas daripada pemerintahan hari ini," ungkap Dave.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.

"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.

Mendag Pilih Urusi Cabai Hingga Daging Ayam

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan tidak ingin ikut mengurusi soal rencana perombakan kabinet (reshuffle) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan urusannya sekarang adalah menangani harga komoditas pangan.

"Waduh, itu bukan urusan Mendag. Saya ngurusin cabai aja deh. Cabai, bawang, gula pasir, telur ayam, dan daging ayam," kata Zulhas ketika ditemui di lapangan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai PAN itu menyebut urusannya juga meliputi menangani keluhan ibu-ibu.

Keluhan yang dimaksud adalah soal harga komoditas pangan.

"Saya ngurus ibu-ibu dulu. Kalau mereka sudah enggak ada ngeluh, baru kami tenang," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono merespons wacana reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami tidak berkompeten untuk mencampuri itu," kata Mardiono saat ditemui di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Ia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang telah diamanatkan undang-undang (UU).

"Itu kan harus kita hormati karena itu kan juga UU bahwa (reshuffle) menteri itu menjadi hak prerogatif presiden. Ya kami tidak mencampuri itu," ujar Mardiono.

Mardiono menjelaskan kalaupun diminta masukan Presiden Jokowi, pihaknya hanya bisa mengusulkan.

"Kemudian kalau seandainya kami diminta usulan oleh Pak Presiden ya kami dalam batas mengusulkan saja. Tapi kami tidak punya hak untuk menentukan karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden," ungkap dia.