Sektor Pendidikan Paling Banyak Dilirik Investor di IKN Nusantara, 59 Ajukan LOI

TRIBUNKALTIM.CO - 3 investor raksasa dipastikan menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sejatinya, ada 59 investor yang sudah mengajukan surat ketertarikan atau Letter of Intent (LOI) ke Pemerintah untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Dilansir dari Kontan, Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia menguraikan, saat ini, tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN yang sedang diproses. Bambang meyakini, jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam.

Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal 2023 ini," ujar Bambang, Rabu (4/1/2023).

Adapun ketiga investor yang menyatakan kesiapannya adalah:

1. PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon)

2. Konsorsium CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN)

3. Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Informasi saja, sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), kesehatan (5 LOI), perumahan (8 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) dan teknologi (2 LOI).

Hunian yang akan dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area.

Rinciannya yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.

Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.

Dijelaskan lebih jauh, total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).