Berita Kaltim Terkini

Dewan Nasional KEK Atensi KEK Maloy, Gubernur Kaltim Optimis MBTK Jadi Pusat Kawasan Ekonomi Baru

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) menggelar sidang evaluasi kinerja KEK seluruh Indonesia, Rabu (11/1/2023).

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
HO/Dok.Tribunkaltim.co
Gubernur Isran Noor saat menghadiri rapat bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) menggelar sidang evaluasi kinerja KEK seluruh Indonesia, Rabu (11/1/2023). (HO/Dok.Tribunkaltim.co) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) menggelar sidang evaluasi kinerja KEK seluruh Indonesia, Rabu (11/1/2023).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Dewan KEK Nasional, Airlangga Hartarto memimpin evaluasi perkembangan KEK dan rencana target KEK 2023.

Menko Perekonomian menjelaskan KEK berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27.526 orang atau 49 persen dari kumulatif tenaga kerja.

Airlangga Hartarto turut memberi atensi pads kinerja beberapa KEK yang belum maksimal termasuk KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan).

Baca juga: Hadi Mulyadi Menanti Investasi Malaysia di IKN Nusantara dan KEK Maloy Kaltim

KEK MBTK menurutnya salah satu yang didorong segera berkembang.

Serta bisa meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78.774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp214 triliun.

Gubernur Kaltim, Isran Noor sendiri menyampaikan, beberapa hal yang tengah dihadapi KEK MBTK.

“Persoalan kelembagaan, kita akan memperkuat PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Isran Noor, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: PT. PSI Sudah Kerjasama, PT MBTK Akui Ada Perusahaan Lain yang Lirik Tawaran Investasi di KEK Maloy

KEK MBTK, lanjutnya, juga terkendala persoalan dari segi infrastruktur dan investasi.

Investasi misalnya, faktor terbatasnya kemampuan BUPP (PT MBTK) sangat berpengaruh terhadap minat investor berinvestasi.

Belum lagi, bertambah rumit karena hampir semua infrastruktur saat ini yang ada di dalam KEK MBTK belum secara resmi diserahkan kepada BUPP.

Pengoperasian air bersih dan belum rampungnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangkulirang dan RIP KEK MBTK juga turut menambah daftar persoalan yang dihadapi.

Baca juga: Nilai Investasi PT PSI di KEK Maloy Tahap I Capai Rp 55 M, Awal Tahun Tangki Timbun CPO Rampung

"Nantinya juga akan dilakukan penilaian aset sebagai dasar penyertaan modal Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur. Tahun 2023 ini semua harus klir dulu," tandas Isran Noor.

KEK MBTK sendiri berada diatas lahan seluas 557 hektare, yang saat ini telah dibebaskan sekitar 509 hektare.

Gubernur sendiri tetap optimis, KEK MBTK yang dipersiapkan bukan hanya untuk industri sawit, tapi juga perkayuan, energi dan industri lainnya, bakal menjadi kawasan ekonomi baru di Kaltim bahkan wilayah timur Indonesia.

"Bahkan di kawasan timur Indonesia. Selain karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim juga menjadi keunggulan lain KEK MBTK. Sebab itu, selain harus segera membagun berbagai insfrastuktur kawasan, pemerintah juga harus mampu menarik minat investor untuk berinvestasi ke KEK MBTK," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved