Proyek Bendungan Sepaku Semoi di IKN Nusantara Ditargetkan Selesai pada Maret 2023

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Progres pembangunan bendungan Sepaku Semoi untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sudah mencapai 82 persen.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala Satuan Tugas Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zulaidi, kepada TribunKaltim.co.

Ia menyampaikan bahwa dengan progres yang signifikan itu, harusnya bendungan sudah bisa dilakukan pengisian air.

Namun, karena distribusi bahan baku yang didatangkan dari Palu, tertunda lantaran kondisi cuaca yang buruk selama beberapa waktu terakhir ini.

Baca juga: 4 Jenis Jalur Sepeda di IKN Nusantara, Ada Green Promenade Hingga Shared Street

"Tidak ada pelayaran dari palu ke Kaltim membawa material karena kendala cuaca," ungkapnya Kamis (12/1/2023).

Ia juga menjelaskan bahwa dari 82 persen progres pembangunan bendungan, sisanya adalah beberapa pintu atau gate yang harus dibongkar dan didesain ulang.

Setelah pembangunan kembali gate tersebut, baru bisa dilakukan pengisian air.

Perkiraan, pengerjaan sisanya itu dapat selesai seluruhnya pada Maret 2023. Selanjutnya akan dilakukan pengisian air pada bulan April hingga Mei, kemudian diresmikan pada Juni 2023.

Baca juga: Kebutuhan Listrik Tahap Awal di IKN Nusantara Diperkirakan 95 MW, Cek Strategi PLN

"Target kami untuk menyelesaikan tubuh bendungan di Maret untuk peresmiannya di bulan Juni, diresmikan oleh presiden," pungkansya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menargetkan bendungan tersebut bisa tuntas pengerjaanya pada Januari 2023 ini.

Hal itu karena nyaris tidak ada kendala dalam pengerjaannya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan ini juga ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Bendungan Sepaku Semoi digadang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter perdetik. Peruntukannya untuk melayani Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan warga sekitar. (*)